Salin Artikel

Kasus Omicron Terbanyak Datang dari Saudi, Luhut: Jemaah Umrah Sudah Berangkat, Masak Disuruh Mundur...

Perjalanan ke negara tersebut saat ini dilaporkan banyak membawa penularan varian Omicron.

"Kan karena sudah berangkat, masak disuruh mundur lagi," ujar Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/1/2022).

Luhut kemudian menegaskan bahwa sepulangnya dari ibadah umrah, para jemaah harus tetap menjalani karantina.

Adapun durasi karantina bagi mereka disebutkannya selama 7 hari.

"(Karantina) 7 hari. Kan buat keamanan kita semua kan. Keamanan yang bersangkutan, juga keamanan keluarganya. Keamanan kita semua lah," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, 414 kasus Covid-19 dari penularan varian Omicron di Indonesia, paling banyak berasal dari pelaku perjalanan dari luar negeri.

Hal tersebut, kata dia, diperkuat dengan angka positivity rate untuk kedatangan luar negeri yang mencapai 13 persen.

"Jauh di atas positivity rate transmisi lokal yang 0,2 persen," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Budi juga mengatakan, negara yang menjadi penyumbang varian Omicron di Indonesia juga mengalami pergeseran.

Saat ini, kata dia, pelaku perjalanan dari Arab Saudi paling banyak membawa varian baru virus Corona Omicron.

"Dan negara-negara yang paling tinggi sekarang bergeser pertama adalah Arab Saudi, kedua Turki, ketiga Amerika Serikat dan yang keempat adalah Uni Emirat Arab," ujarnya.

Di samping itu, Budi mengatakan, dari 414 kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron, sebanyak 114 orang sudah sembuh, termasuk dua pasien yang mengalami gejala sedang dan membutuhkan oksigen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/10/17354121/kasus-omicron-terbanyak-datang-dari-saudi-luhut-jemaah-umrah-sudah-berangkat

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke