Salin Artikel

Kuasa Hukum: MS Belum Tahu Kontraknya di KPI Pusat Diperpanjang atau Tidak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Muhammad Mualimin mengaku tidak mengetahui, apakah kontrak kerjannya akan diperpanjang atau tidak di tahun depan. 

Menurut Mualimin, hingga kini belum ada keputusan dari KPI mengenai hal tersebut.

“MS tidak tahu apakah kontraknya di KPI akan diperpanjang,” kata Mualimin dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12/2022).

Mualimin menyebut para terduga pelaku sangat mungkin masih tetap akan bekerja di KPI tahun depan.

“Karena mereka semua diikutkan dalam psikotes perpanjangan kontrak,” tuturnya.

Diketahui baik MS dan lima terduga pelaku menjalani tes psikologi sebagai rangkaian dari perpanjangan kontrak kerja.

Mengetahui fakta itu, lanjut Mualimin, MS sempat kecewa dan frustasi.

Di sisi lain, Mualimin mengungkap bahwa kesehatan mental kliennya semakin parah.

Hal itu dipicu tidak adanya penyelesaian kasus hukum MS yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

“Jelang akhir tahun MS bertanya-tanya mengapa kasusnya mandeg? Sedangkan kasus viral lain sudah ada tersangkanya,” imbuh dia.

Perkara dugaan perundungan dan pelecehan MS belum menunjukan adanya tanda-tanda perkembangan yang signifikan.

Sebab hingga kini belum ada pihak mana pun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Diketahui perkara ini menjadi perhatian publik ketika MS mengaku telah mendapatkan tindakan perundungan dan pelecehan seksual dari rekan-rekan satu divisinya.

Perundungan menurut MS dialaminys tahun 2015 sementara peristiwa pelecehan seksual terjadi tahun 2017.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/22541801/kuasa-hukum-ms-belum-tahu-kontraknya-di-kpi-pusat-diperpanjang-atau-tidak

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke