Salin Artikel

Diberhentikan Menag, Eks Dirjen Bimas Kristen: Kami Butuh Penjelasan Mengapa

Menurut Thomas, apa yang dilakukan Menag bukan mutasi atau rotasi jabatan, melainkan pemberhentian dari jabatan.

Sebab, ia dan lima orang lainnya dimutasikan dari jabatan eselon I ke jabatan fungsional.

"Ada penjelasan yang kami ingin dapat terkait dengan usulan Menag untuk memberhentikan kami. Itu saja, harusnya ada penjelasan mengapa kami diusulkan untuk diberhentikan. Kan pasti ada, kami butuh penjelasan itu," kata Thomas saat dihubungi, Rabu (22/12/2021).

Thomas pun mengatakan ia baru menerima surat keputusan mutasi pada 20 Desember 2021. Sementara itu, Kemenag mengatakan, mutasi dilakukan mulai 6 Desember.

Namun, ia mengaku mengembalikan surat keputusan tersebut dan menunggu penjelasan dari Menag.

"Semua yang enam orang ini baru menerima 20 Desember. Kami juga bertanya kenapa dari tanggal 6 baru diserahkan sekarang. Mestinya kan disampaikan saja," tuturnya.

Thomas mengungkapkan, dia dan lima orang lainnya telah bertemu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka mempertanyakan soal prosedur mutasi pejabat tinggi madya.

"Saya sendiri dan teman-teman sudah ke KASN dan menanyakan ini bagaimana. Menurut mereka harusnya bertanya dulu ke KASN," ucapnya.

Selanjutnya, kata Thomas, ia dan para pejabat yang dicopot berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia menegaskan, gugatan yang dilayangkan terkait prosedur mutasi yang dilakukan Menag. Saat ini, mereka tengah menyiapkan tim pengacara.

"Sementara masih proses, tentu pengacara butuh kuasa dari kita semua untuk melakukan proses gugatan. Saya ingin garis bawahi, yang kami gugat adalah prosedurnya," katanya.

Diberitakan, Menag melakukan mutasi terhadap enam pejabat eselon I di Kementerian Agama ke jabatan fungsional.

Keenam pejabat tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen), Kepala Balitbang-Diklat, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha. Mutasi dilakukan pada 6 Desember 2021.

"Mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi," kata Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali dalam keterangan pers, Selasa (21/12/2021).

Nizar mengatakan, Menag memiliki kewenangan untuk memutasi personel di lingkungan Kemenag dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, dalam rangka penyegaran organisasi.

"Alasan atau pertimbangan melakukan mutasi itu menjadi hak pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan bukan untuk konsumsi publik," ujarnya.

Ia memastikan proses mutasi di lingkungan Kemenag ini sudah sesuai dengan ketentuan. Nizar pun mempersilakan jika ada pihak yang mau melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

"Gugatan ke PTUN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/22/11043501/diberhentikan-menag-eks-dirjen-bimas-kristen-kami-butuh-penjelasan-mengapa

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

Nasional
Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

Nasional
LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

Nasional
Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

Nasional
Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

Nasional
Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

Nasional
Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

Nasional
Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

Nasional
Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

Nasional
Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

Nasional
KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

Nasional
Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

Nasional
Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.