Salin Artikel

Tanggapi Pidato Jokowi di Hakordia, ICW: Yang Harus Berbenah adalah Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, pihak pertama yang mesti berbenah terkait pemberantasan korupsi adalah Jokowi.

“Pihak pertama yang harus sadar dan berbenah karena pemberantasan korupsi belum membaik adalah Presiden Joko Widodo sendiri,” sebut Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat (10/12/2021).

Menurut dia, masalah penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah tidak jelasnya sikap Jokowi terhadap persoalan ini.

Kurnia pun mencontohkan saat Jokowi berpidato soal memberikan dukungan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Bagi ICW, pernyataan itu tidak sesuai dengan realita hari ini. Faktanya RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022,” tutur dia.

Kurnia pun menyesalkan dalam pidatonya Jokowi tak menyinggung berbagai kegaduhan publik akibat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu yang menjadi perhatian publik terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berakhir dengan pemberhentian 57 pegawai lembaga antirasuah itu.

“Presiden harus menegur pimpinan KPK. Sebab, akibat kegaduhan tak berkesudahan itu, roda kerja KPK terganggu dan capaiannya juga jauh dari kata ideal, terutama dalam lingkup penindakan,” imbuhnya.

Diketahui Jokowi menyinggung beberapa hal dalam pidatonya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Pertama, Jokowi meminta aparat penegak hukum tak cepat puas pada kinerja pemberantasan korupsi.

Kedua, ia tak ingin pemberantasan korupsi hanya fokus pada penanganan, Jokowi menyebut upaya pencegahan lebih penting dilakukan.

Ketiga, Jokowi menekankan agar pemulihan aset dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus diutamakan dalam penindakan korupsi.

Keempat, Jokowi mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia ingin penyusunan RUU itu selesai tahun depan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/12053001/tanggapi-pidato-jokowi-di-hakordia-icw-yang-harus-berbenah-adalah-presiden

Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke