Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Rahmad berpendapat, temuan pemerintah daerah yang berpotensi berdampak pada psikologi publik sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan simpang siur.

"Dalam hal-hal temuan yang berefek pada psikologi masyarakat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat terutama Satgas pusat agar bisa lebih satu komando, satu suara," kata Rahmad saat dihubungi, Kamis (9/12/2021).

Hal ini disampaikan Rahmad merespons pernyataan Dinas Kesehatan Bekasi yang sempat menyatakan ada warga DKI Jakarta terpapat varian Omicron meski kemudian dibantah oleh pemerintah pusat.

Politikus PDI-P itu berpandangan, informasi mengenai kasus Omicron semestinya menjadi wewenang pemerintah pusat untuk mengumumkan, bukan pemerintah daerah.

Menurut dia, jika ada temuan seperti itu, pemerintah daerah semestinya berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar informasi yang ada disampaikan dalam komunikasi yang terpusat dan tidak menimbulkan miskomunikasi.

"Jadi saya kira ini menjadi pelajaran yang berharaga kepada pemerintah daerah manapun untuk tertib berkomunikasi dengan masyarakat sesuai dengan batasan wilayahnya masing-masing sesuai tugas pokok fungsinya," kata Rahmad.

Rabu kemarin, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti yang mengatakan, empat warga DKI Jakarta terpapar varian B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan hasil tes Covid-19 di Laboratorium Farmalab, Kabupaten Bekasi.

Pernyataan tersebut dimuat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi Bekasikab.go.id dan telah dikutip sejumlah media.

Belakangan, pernyataan Kadinkes Kabupaten Bekasi tersebut dibantah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga Eijkman pun ikut komentar.