Salin Artikel

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan meminta pemerintah tak menghentikan pengeboran minyak dan gas di perairan Natuna Utara.

Hal tersebut dia sampaikan terkait kabar Pemerintah China melayangkan surat protes terhadap Indonesia terkait pengeboran tersebut.

"Kami mendukung sikap pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia yang sudah diakui oleh UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea)," kata Farhan, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/12/2021).

Farhan mengatakan, sikap Indonesia yang tak menghentikan aktivitas pengeboran itu merupakan wujud menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan laut.

Untuk itu, pemerintah diminta melakukan hal tersebut baik secara operasional di lapangan maupun secara diplomatik.

Diketahui, Indonesia mengeklaim ujung selatan Laut China Selatan sebagai zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Wilayah itu pun kemudian dinamakan sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, Komisi I DPR mengetahui informasi soal nota diplomatik dari China ketika ada laporan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Kami membahas hal itu sebagai pelengkap laporan dari Bakamla tentang keberadaan kapal-kapal Tiongkok di seputar lokasi drilling (pengeboran)," ujarnya.

Kemudian, diketahui China mengirimkan surat protes terkait pengeboran di Natuna Utara. Ia juga membenarkan bahwa dalam surat protes itu China meminta Indonesia menghentikan pengeboran.

"Diungkapkan bahwa kehadiran kapal-kapal Tiongkok disertai komunike diplomatik (dalam bentuk surat) mengenai protes pemerintah Tiongkok," tutur dia.

Kendati demikian, Farhan mengaku tidak mengetahui secara persis kapan surat tersebut dikirimkan. Sebab, nota diplomatik hanya boleh dibuka dan dilihat oleh pihak yang mewakili kewenangan diplomatik.

"Saya tidak tahu persis isi nota diplomatik dari Pemerintah Tiongkok, karena kami memang tidak diperbolehkan melihat isi surat," terang Farhan.

Farhan berharap dampak politik dan ekonomi terkait protes China dapat diselesaikan.

"Dampak politik dan ekonominya justru akan sangat tergantung kepada bagaimana para diplomat terbaik Indonesia bisa membalikkan keadaan sehingga memberi keuntungan bagi Indonesia," pungkasnya.

Diberitakan, Pemerintah China mengirimkan surat protes yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran sumber daya gas dan minyak di Kawasan Laut China Selatan dan latihan militer Garuda Shield.

Hal ini dimuat dalam pemberitaan Reuters pada Rabu (1/12/2021). Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) Teuku Faizasyah mengaku, tidak bisa mengonfirmasi isi pemberitaan.

“Saya tidak bisa mengonfirmasi isi dari berita tersebut,” kata Faizasyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (1/12/2021) malam.

Faizasyah mengatakan, komunikasi diplomatik biasanya bersifat tertutup. “Lebih dari itu, komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup,” tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/03/18345011/pemerintah-diminta-tak-hentikan-pengeboran-minyak-dan-gas-di-natuna-utara

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Nasional
Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Nasional
Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Nasional
Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Nasional
Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Nasional
Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Nasional
Upaya Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare Swiss

Upaya Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare Swiss

Nasional
Kepergian Buya Syafii Maarif, Sang Guru Bangsa

Kepergian Buya Syafii Maarif, Sang Guru Bangsa

Nasional
Menanti Tuah Luhut, 'Menteri Segala Urusan' Menjinakkan Minyak Goreng

Menanti Tuah Luhut, "Menteri Segala Urusan" Menjinakkan Minyak Goreng

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Sebagian Kursi Kosong Diganti Pelamar Lain

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Sebagian Kursi Kosong Diganti Pelamar Lain

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

Nasional
Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.