Salin Artikel

Mensos Risma Harap Tak Ada Lagi Perbedaan Perlakukan terhadap Penyandang Disabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berharap tidak ada lagi perbedaan perlakuan kepada penyandang disabilitas.

Salah satu yang ia harapkan adalah disiapkannya sekolah umum untuk para penyandang disabilitas.

"Jadi kalau misalkan dia disabilitas, netra, tapi dia sampaikan, 'Saya mau di sekolah umum', maka saya minta diberikanlah kesempatan kepada mereka, bisa sekolah di mana pun dia ingin kan," kata Risma dalam acara Hari Disabilitas Internasional, Rabu (1/12/2021).

Ia mengingatkan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyediakan berbagai fasilitas dalam rangka mengakomodasi keinginan penyandang disabilitas, terutama di sekolah umum.

Setelah itu diharapkan semua pihak bisa memberikan kesempatan yang sama bagi para penyandang disabilitas di Indonesia.

"Jadi saya berharap kita mulai melihat bahwa penyandang disabilitas kalau diberikan kesempatan yang sama maka mereka juga bisa berprestasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut Risma, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan melantik Komisioner Nasional Disabilitas pada Rabu (1/12/2021).

Kata dia, dengan adanya Komisi Nasional Disabilitas menandakan bahwa mulai sekarang semua pihak harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

"Nanti sore Bapak Presiden akan melantik komisi nasional disabilitas," ungkapnya.

Adapun Komisi Nasional Disabilitas merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/01/13550551/mensos-risma-harap-tak-ada-lagi-perbedaan-perlakukan-terhadap-penyandang

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke