Dua Sisi Putusan MK yang Nyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Di satu sisi, putusan ini menunjukkan adanya cacat formil dalam pembentukan UU Cipta Kerja, tetapi di sisi lain putusan tersebut membingungkan karena MK tidak tegas membatalkan UU Cipta Kerja.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari berpandangan, putusan MK ini merupakan kemenangan bagi publik karena MK menyatakan ada permasalahan dalam pembentukan undang-undang.

"Putusan ini akan membuat DPR dan pemerintah harus berhati-hati membuat UU. Tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi, misalnya UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba," kata Feri saat dihubungi, Kamis (26/11/2021).

Namun, Feri tidak memungkiri putusan ini cukup janggal karena semestinya MK membatalkan UU apabila UU itu dinyatakan menyalahi konstitusi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas itu berpendapat, MK semestinya membatalkan UU Cipta Kerja karena tenggat waktu dua tahun untuk memperbaiki UU tersebut dapat menyebabkan ketimpangan yang berbahaya.

"Jika dianggap menyalahi ketentuan konstitusi dan UU 12 Tahun 2011, kenapa tidak dibatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki. Kekosongan hukum tidak mungkin terjadi karena MK dapat memberlakukan peraturan yang lama," kata Feri.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 LBH se-Indonesia turut mengkritik putusan MK yang tidak berani membatalkan UU Cipta Kerja.

"Ketidakpercayaan terhadap MK terjawab sudah. Bahwa melihat putusan MK, kita bisa melihat MK memberikan putusan yang menggantung atau tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan UU MK," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

"Putusan MK ini seolah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap MK yang tunduk pada eksekutif menjadi terbukti," ujar dia.

Kendati demikian, menurut Isnur, putusan MK ini telah menunjukkan pemerintah dan DPR salah dengan melanggar konstitusi dan prinsip pembuatan undang-undang.

Ia juga menegaskan, dengan putusan MK ini, pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja serta menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya.

"Maka penting untuk menghentikan segera UU ini dan seluruh PP turunannya demi mencegah timbulnya korban dari masyarakat dan lingkungan hidup," ujar Isnur.

Jalan tengah

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai, putusan inkonstitusional bersyarat yang diambil MK merupakan jalan tengah karena terdapat empat hakim konstitusi yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Empat hakim konstitusi yang memberikan dissenting opinion ialah Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh.

"Bila dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berpendapat berbeda, putusan ini memang seperti “jalan tengah.” Dan jalan tengah ini sesungguhnya menimbulkan kebingungan," kata Bivitri.

Sebab, putusan itu menyatakan bahwa sebuah proses legislasi inkonstitusional. Artinya, UU Cipta Kerja yang dihasilkan dari proses inkonstitusional juga inkonstitusional, sehingga tidak berlaku.

"Tetapi putusan ini membedakan antara proses dan hasil. Sehingga yang dinyatakan inkonstitusional hanya prosesnya, tetapi UU-nya tetap konstitusional dan berlaku," ujar Bivitri.

Ia mengatakan, memang tidak mungkin bagi MK untuk menolak pemohonan uji formil UU Cipta Kerja karena cacat formil yang didalilkan para pemohon cukup sederhana untuk dibuktikan di persidangan.

Menurut Bivitri, kecacatan formil tersebut cukup kasat mata bagi publik, contohnya adalah tidak adanya naskah akhir sebelum persetujuan.

Akan tetapi, melihat rekam jejak MK, Bivitri menilai MK juga melakukan pertimbangan politik, tidak hanya hukum, dalam mengeluarkan putusan.

"Karena itulah, jalan keluarnya adalah 'conditionally unconstitutional' atau putusan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun," ujar dia.

Di samping itu, Bivitri mengakui, putusan ini patut diapresiasi karena MK mengonfirmasi buruknya proses perumusan UU Cipta Kerja. Jika tidak ada putusan ini, praktik buruk itu bisa mendapat legitimasi dan dapat terus berulang.

Namun, ia menegaskan, putusan itu bukan sebuah 'kemenangan' bagi pemohon karena UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dua tahun mendatang.

"Yang masih bisa sedikit melegakan adalah karena tidak boleh lagi ada peraturan pelaksana (PP dan perpres yang diperintahkan secara eksplisit untuk dibuat) dalam 2 tahun ini, tetapi ini pun berarti, peraturan pelaksana yang sudah ada dan penuh kritik, tetap berlaku," ujar Bivitri.

Pertimbangan MK

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan, UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

Selain itu, Mahkamah menyatakan, seluruh UU yang terdapat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Ketua MK Anwar Usman menyebutkan, pihaknya juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UU Cipta Kerja.

Tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

"Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar.