Sejarah Babinsa, Lahir di Era Soekarno, Jadi Alat Politik Soeharto

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu bahkan secara gamblang ingin mengembalikan fungsi Babinsa seperti era Orde Baru.

Dalam upaya memaksimalkan peran tersebut, Dudung menginginkan supaya Babinsa dapat menyerap segala informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang dalam tindakannya menjurus radikal.

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung, dikutip dari Kompas.id, Jumat (19/11/2021).

Dudung mengatakan, apabila prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian.

Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas.

"Jadi kalau ada organisasi yang coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," kata Dudung.

Lahir di era Soekarno

Babinsa lahir sekitar 1963, tepat pada saat rezim Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno masih bercokol.

Saat itu, belum disebut Babisan seperti sekarang ini, hanya disebut Bintara Pembina.

Kelahiran Babinsa sendiri tak lepas karena faktor politik yang tengah berkecamuk saat itu.

Salah satu fungsi Babinsa kala itu adalah untuk membendung penyebaran paham komunisme merangsek ke pedesaan.

Bahkan, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara gamblang mengintruksikan supaya Babinsa menjadi mata dan telinga angkatan darat guna menangkal penyebaran paham komunis.

Alat politik Soeharto

Dikutip dari Tirto.id yang berjudul Babinsa: Berdiri Di Zaman Sukarno, Dimaksimalkan di Zaman Soeharto, dalam sejarah politik Indonesia, Babinsa menjadi salah satu alat politik yang sangat penting, termasuk dalam pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, tepatnya di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Wimanjaya K Liotohe yang dikenal sebagai salah satu musuh rezim ini, dalam karyanya Prima Dosa Golkar: Memang Golkar Layak Bubar (2001:11) menyebutkan: "Menteri-Menteri sampai kepada Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, RT/RW dan Babinsa semuanya adalah Golkar yang wajib memfasilitasi kegiatan Golkar."

Cerita Babinsa membantu Golkar sudah biasa terdengar, misalnya, di Kalimantan Timur, pada 1997, pernah ada cerita seorang Babinsa gugur ketika mengantar logistik untuk kampanye partai Golkar.

Sementara itu, seorang jenderal yang pamannya pernah jadi Wakil Presiden Republik Indonesia era Orde Baru menyebutkan Babinsa main politik di tingkat dalam pemilu-pemilu yang selalu memenangkan Golkar saja.

"Selama Orde Baru, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa telah terlibat dalam politik praktis untuk menggalang kekuatan-kekuatan dalam pemilu, pencalonan bupati, camat atau kepala desa," kata almarhum Letnan Jenderal Agus Wirahadikusumah (1951-2001) seperti dikutip Salim Said (2002:189) dalam Kompas dan Media Indonesia (14/12/1999).

Peran krusial

Babinsa bisa dibilang menjadi satuan teritorial terdepan TNI AD. Anggapan ini tak lepas karena perannya yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Secara struktural dan perkembangannya, Babinsa ada di bawah Komando Rayon Militer (Koramil) dan menjadi bagian dari Komando Distrik Militer (Kodim).

Dikutip dari militer.id, berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 yang sudah ditetapkan sejak 8 April 2008, seorang Babinsa memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh pembinaan teritorial sesuai dengan petunjuk yang diberikan atasan, Rayon Militer.

Adapun dilihat secara pokok, tugas para bintara akan meliputi pengumpulan serta pemeliharaan beberapa data yang berhubungan dengan aspek geografi, demografi sampai sosial dan potensi nasional di daerah kerjanya.

Hal ini juga meliputi cukup banyak sekali aspek, di antaranya aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sarana-prasaran serta infrastrukutur di wilayah binaannya.