Menengok Pusat Persemaian Rumpin yang Dikunjungi Jokowi bersama Dubes Negara Sahabat

RUMPIN, KOMPAS.com – Nama Kecamatan Rumpin selama ini kurang familiar di telinga masyarakat. Wilayahnya lebih dikenal dengan jalanan utama yang penuh lubang dan udara berdebu. Maklum, jalanan di sana banyak dilalui truk-truk bermuatan besar lantaran dekat dengan galian tambang.

Namun, ada satu lokasi berbeda berbentuk lahan hijau yang membuatnya kini mulai dikenal, yakni Pusat Persemaian Modern Rumpin. Lokasinya berada di Jalan Prada Samlawi, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Memasuki kompleksnya, pengunjung langsung disambut dengan pemandangan hijau. Sebab, di tempat ini, bibit-bibit tanaman dirawat dan dihasilkan.

Sebagai informasi, Pusat Persemaian Rumpin berdiri pada lahan seluas 128 hektare. Lahannya dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK).

Saat ini, lahan tersebut difungsikan secara bertahap. Meski baru akan diresmikan pada 2022, operasional pusat persemaian telah dimulai sejak tahun ini.

Bibit-bibit dari pohon sengon dan eukaliptus pun terlihat mendominasi lahan. Pada area terbuka, rata-rata tumbuhan sudah berusia lebih kurang dua bulan dan telah menghasilkan tinggi 2-3 jengkal ukuran tangan standar.

Pemerintah serius menggarap Pusat Persemaian Rumpin untuk memitigasi perubahan iklim. Dengan bibit-bibit tersebut, pemerintah akan merehabilitasi dan merestorasi lahan.

Pada pusat persemaian, paling tidak bibit akan dirawat hingga usia delapan bulan. Kemudian, tanaman akan didistribusikan pada wilayah yang rawan bencana akibat perubahan iklim, seperti daerah rawan longsor, banjir, dan lahan-lahan kritis lainnya.

Presiden Joko Widodo sempat mengunjungi Pusat Persemaian Rumpin pada Jumat (19/11/2021). Bersama sejumlah duta besar (dubes) negara sahabat dan perwakilan dari World Bank, Jokowi melihat-lihat sejumlah fasilitas yang ada di kebun tersebut.

Mereka yang datang bersama Jokowi adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius menangani dampak perubahan iklim. Karenanya, hari ini, kami perlihatkan nursery (pusat persemaian) di Rumpin,” ujar Jokowi dalam paparannya, Jumat.

Jokowi menjelaskan, Pusat Persemaian Rumpin akan menghasilkan 12 juta bibit tiap tahun dari berbagai jenis tumbuhan, yakni sengon, eukaliptus, mahoni, dan jati.

“(Bibit yang disemai dan tumbuh menjadi) tanaman akan dituai dan ditanam kembali pada tempat-tempat rawan bencana yang sering longsor dan banjir,” sambungnya.

Jadi contoh untuk pusat persemaian lainnya

Sebagai informasi nursery center di Rumpin adalah pusat persemaian berskala besar pertama yang dimiliki pemerintah.

Karena dibangun dengan skala besar, pusat persemaian itu menggunakan metode modern dan berteknologi.

Hal itu terlihat dari salah satu fasilitas berteknologi yang telah digunakan, yakni sistem pengairan yang pembuatannya melibatkan Kementerian PUPR.

Sebagai informasi, Pusat Persemaian Rumpin memanfaatkan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bagi bibit-bibit pohonnya. Dengan begitu, penyiraman tidak dilakukan manual oleh tenaga manusia.

Meski demikian, tenaga manusia masih diperlukan pada sebagian besar proses produksi di kebun tersebut. Sebanyak lebih kurang 80 warga sekitar turut menjadi tenaga harian lepas di sana.

Demi mengoptimalkan dan mewujudkan upaya penanganan perubahan iklim, pemerintah akan membuka pusat persemaian berskala besar lainnya dengan mencontoh Rumpin. Lokasinya tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Dalam perencanaan, sudah ada lima pusat persemaian lain yang akan menyusul beroperasi.
Pertama, Pusat Persemaian IKN di Kawasan Hutan Produksi, Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kedua, Pusat Persemaian Danau Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Ketiga, Pusat Persemaian Labuan Bajo yang ada di Kawasan Hutan Produksi Satar-Kodi, Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keempat, Pusat Persemaian Mandalika berlokasi di Kawasan Hutan Lindung, Rembitan-Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selanjutnya, Pusat Persemaian Likupang di Kawasan TWA Batu Putih, Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

“Nursery Center Rumpin akan menjadi contoh untuk penyelesaian kelima nursery lainnya. (Adapun) nursery di Rumpin merupakan model pekerjaan yang melibatkan public-private partnership (Kementerian LHK-Kementerian PUPR-APRIL),” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini, konstruksi lahan persemaian sudah selesai dan kini Pusat Persemaian Rumpin akan memproduksi 1 juta bibit per bulan atau total 12 juta dalam setahun.

Mengembalikan fungsi hutan dan merangkul masyarakat

Pada kesempatan sama, Jokowi juga turut mendorong industri swasta, utamanya di bidang pertambangan dan kelapa sawit, untuk membuat pusat persemaian bibit.

"Saya akan memaksa dan mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit juga perusahaan tambang untuk menyiapkan nursery-nursery seperti ini agar terjadi perbaikan-perbaikan di lingkungan tempat pertambangan atau perkebunan sawit itu ada," sambungnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah bakal membangun 30 pusat persemaian serupa seperti di Rumpin dalam tiga tahun ke depan.

Dia berharap, banyaknya pusat persemaian dapat membuat Indonesia mengurangi dampak perubahan iklim di hulu.

Ditemui secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono yang juga hadir dalam kunjungan kerja di Rumpin mengamini hal itu.

Ia mengatakan bahwa saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan fungsi kawasan hutan.

“Keberadaan pusat persemaian adalah salah satu upaya untuk itu. Di sisi lain, pemerintah turut merangkul masyarakat untuk ikut serta,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk membangun rasa tanggung jawab. Ia mencontohkan, pada Pusat Persemaian Rumpin, warga lokal diajak untuk terlibat.

“Pegawainya itu sebagian besar adalah orang-orang sekitar, mulai dari pekerja harian lepas sampai teknisi. Di samping menyejahterakan mereka, ini upaya untuk memberi ruang agar mereka dapat ikut menjaga lingkungan,” ujarnya.

Di sisi lain, berdirinya pusat persemaian semacam itu punya nilai ekonomi sendiri tak hanya bagi masyarakat yang terlibat menjadi pegawai, tetapi juga masyarakat secara umum.

Ia menjelaskan bahwa ke depan, masyarakat sekitar tidak menutup kemungkinan bisa mendapat bibit-bibit pohon secara gratis dari pusat persemaian tersebut untuk kemudian ditanam lagi.

“Mereka bisa menanam bibit-bibit itu kembali di lahan atau kebun mereka dalam skala yang lebih kecil,” ujarnya.

Tanaman itu dapat dimanfaatkan kembali untuk dirawat dan ditumbuhkan. Hasilnya, kayu pohon dapat diolah agar punya nilai tambah.

“Salah satu bibit yang dihasilkan di sini (Rumpin) itu sengon. Di Jawa, (sengon itu) paling terkenal karena perawatan mudah dan tumbuhnya cepat. Pohon ini adalah bahan baku penghasil tripleks,” sambungnya.

Adapun pusat persemaian yang direncanakan akan hadir di wilayah-wilayah lain juga akan mengikuti pola wilayah keberadaannya.

“Jadi, tiap pusat persemaian bisa jadi menumbuhkan bibit yang berbeda-beda karena mengikuti tanaman apa yang cocok di sana. Kalau misalkan cocoknya pohon buah, yang akan ditanam di sana ya jenis itu,” jelasnya lagi.

Bambang menambahkan, pemerintah juga tengah mendorong masyarakat untuk terlibat dalam mengelola hutan.

“Saat ini, pemerintah sudah memberikan akses pada masyarakat untuk masuk hutan dan turut mengelola dan memanfaatkan lahan hutan produksi,” ujarnya.

Skema tersebut sudah diatur dan disiapkan pemerintah. Jadi, masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk mencari rezeki.

“Masyarakat diberi akses agar bisa mendapatkan lapangan kerja dan pendapatan tinggi. Lalu, akses usaha dan bantuan kewirausahaan juga akan dibantu agar legal. Ditambah lagi, mereka juga akan diberi pelatihan,” terang Bambang.

Cara itu dipakai pemerintah agar tak ada lagi kasus-kasus penebangan ilegal yang terjadi di dalam hutan.

“Cara tersebut diharapkan tidak semata untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, tapi juga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional,” tambah Bambang.