Salin Artikel

Peretasan Data Internal Polri Diduga merupakan Bentuk Pesan Politik

Hal ini tampak dari kolom data personel Polri yang dibocorkan yaitu berisi jenis pelanggaran, putusan sidang, hingga proses hukuman.

Selain itu, dalam catatannya, peretas yang menggunakan akun Twitter @son1x666, mengaku melakukan peretasan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Indonesia yang kecewa dengan pemerintahan saat ini.

"Kemungkinan besar serangan ini sebagai salah satu bentuk hacktivist, sambil mencari reputasi di komunitasnya dan masyarakat ataupun untuk melakukan perkenalan tim hackingnya," kata Pratama dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11/2021).

Menurut Pratama, dari file yang dibagikan peretas di media sosial, terdapat banyak informasi penting berupa data pribadi personel Polri, seperti nama, pangkat, satuan kerja, jabatan, alamat golongan darah, email, dan nomor telepon.

"Ini jelas berbahaya," ujarnya.

Ia pun menyayangkan peristiwa peretasan pada jaringan internal Polri ini. Sebab, lanjut Pratama, kejadian ini bukan yang pertama.

Pratama mengungkapkan, sebelumnya situs Polri pernah diretas dengan cara mengubah halaman muka (defacement) situs sampai pencurian basis data personelnya.

Bahkan, kata dia, data personel Polri masih dijual di forum internet, RaidForums, oleh pelaku dengan nama akun "Stars12n". Selain dijual, sampel data juga bisa diunduh secara gratis.

"Polri harus belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa institusinya agar bisa lebih meningkatkan security awareness dan memperkuat sistem yang dimilikinya," kata Pratama.

"Karena rendahnya awareness mengenai keamanan siber merupakan salah satu penyebab mengapa banyak situs pemerintah yang jadi korban peretasan," ucapnya.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan peretasan data tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, perkembangan penyelidikan akan disampaikan ke publik.

"Sedang ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim. Nanti kalau sudah ada update-nya diinfokan," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/19/11560141/peretasan-data-internal-polri-diduga-merupakan-bentuk-pesan-politik

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke