Salin Artikel

Satgas: Cakupan Vaksinasi Covid-19 di 22 Provinsi Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, cakupan vaksinasi di 22 provinsi lebih rendah dari rata-rata cakupan secara nasional.

"Dari 34 provinsi di Indonesia ternyata 22 provinsi masih memiliki persentase cakupan vaksinasi dosis lengkap yang lebih rendah dari angka nasional yaitu 40,42 persen," kata Wiku, dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (18/11/2021).

Adapun 22 provinsi dengan cakupan vaksinasi rendah itu di antaranya adalah Aceh (18,70 persen), Sumatera Utara (34,63 persen), Sumatera Barat (21,13 persen), Riau (27,92 persen).

Kemudian, Sumatera Selatan (27,74 persen), Bengkulu (24,38 persen), Lampung (27,28 persen), Jawa Barat (40,06 persen), NTB (31,34 persen), NTT (24,35 persen), Kalimantan Barat (27,74 persen), Kalimantan Tengah (34,64 persen), Kalimantan Selatan (24,41 persen).

Selanjutnya, Sulawesi Utara (37,09 persen), Sulawesi Tengah (22,65 persen), Sulawesi Selatan (28,56 persen), Sulawesi Tenggara (21,96 persen), Gorontalo (30,42 persen), Sulawesi Barat (22,46 persen), Maluku (18,93 persen), Maluku Utara (20,52 persen), dan Papua Barat (24,85 persen).

Wiku mengatakan, dari 22 provinsi tersebut, terdapat empat provinsi yang lebih dari 40 persen kabupaten/kota memiliki kepatuhan yang rendah terhadap protokol kesehatan.

Keempat provinsi itu adalah Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

"Untuk itu dimohon kepada gubernur bersama bupati atau wali kota dari Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara dan Maluku untuk segera berkoordinasi agar dapat meningkatkan cakupan vaksinasi dan kepatuhan protokol kesehatan di wilayahnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Wiku meminta pemerintah daerah memastikan satgas di tingkat desa atau kelurahan sudah terbentuk untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/18/19053641/satgas-cakupan-vaksinasi-covid-19-di-22-provinsi-masih-rendah

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke