Salin Artikel

Booster Vaksin Covid-19 Akan Berbayar, Bio Farma Ungkap Kisaran Harga

"Tentunya dalam untuk harga ini (vaksin Covid-19) akan ditentukan oleh pemerintah dengan pendampingan dari BPKP," kata Erwin dalam diskusi secara virtual melalui kanal FMB9ID_IKP, Kamis (18/11/2021).

Kendati demikian, Erwin mengatakan, bagi masyarakat yang penasaran dengan biaya vaksinasi dosis ketiga, dapat menjadikan tarif pada vaksinasi Gotong Royong sebagai referensi.

"Untuk vaksinasi Gotong Royong harganya sekitar Rp 188.000 kalau enggak salah, dan jasa layanannya Rp 117.000," kata Erwin.

"Itu mungkin refensi saat ini yang ada vaksin berbayar yang pelaksanaannya untuk badan hukum dan badan usaha," ujarnya.

Lebih lanjut, Erwin mengatakan, pihaknya bersama produsen vaksin Sinovac akan melakukan penelitian terkait pemberian booster vaksin pada Januari 2022.

Ia juga mengatakan, penelitian tersebut tetap dilakukan, meski pihak Sinovac sudah melakukan studi terkait booster vaksin Covid-19 dan hasilnya cukup baik.

"Hasilnya cukup baik terjadi peningkatakan yang signifikan dari penyuntikan vaksin booster Sinovac," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, pemberian vaksin booster atau vaksin Covid-19 dosis ketiga dapat dilakukan setelah lebih dari 50 persen sasaran tervaksinasi dengan lengkap.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021).

Di samping itu, dia menyebut, isu vaksin booster masih menjadi persoalan yang sensitif di dunia.

Sebab, masih banyak penduduk di Afrika yang masih belum mendapatkan vaksin Covid-19 di saat beberapa negara maju sudah memberlakukan vaksin tambahan.


Budi menjelaskan, mengacu pada negara-negara lain yang telah melaksanakan vaksin dosis ketiga, rencana vaksin booster akan diberikan sesudah 50 persen dari penduduk Indonesia divaksinasi dua kali.

"Semua negara yang memulai booster dilakukan sesudah 50 persen dari penduduknya disuntik dua kali. Dan kita memperkirakan ini akan terjadi di bulan Desember," ujarnya.

"Hitung-hitungan kami kan di akhir Desember, (sebanyak) 59 persen kita bisa capai divaksin dua kali dan 80 persen sudah dapat vaksin pertama. Jadi itu adalah saat yang lebih proper, lebih pas untuk kita bisa memberikan vaksin booster ke depannya," kata Budi Gunadi.

Pemberian vaksin dosis ketiga akan dilakukan sebanyak satu kali. Sebab, berdasarkan analisa secara medis, titer antibodi naik secara signifikan bagi mereka yang sudah mendapatkannya.

Budi menegaskan, prioritas pemberian vaksin booster yang ditanggung pemerintah adalah pada lansia yang dinilai berisiko tinggi, serta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, masyarakat yang termasuk kategori vaksinasi booster berbayar bisa memilih jenis vaksin yang mau disuntikkan kepadanya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/18/14194971/booster-vaksin-covid-19-akan-berbayar-bio-farma-ungkap-kisaran-harga

Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke