Menteri PPPA kepada 9 Dubes RI: Titip Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menerima kunjungan 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBPP) Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Dalam pertemuan itu, Bintang bersama jajaran eselon I Kementerian PPPA beserta duta besar membahas beberapa isu substansial tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, utamanya agar bersinergi antar negara.

Menurut Bintang, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang selama ini selalu terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau pekerja migran Indonesia (PMI).

"Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama dan membangun sinergi serta kolaborasi dengan para duta besar yang nanti akan bertugas di negara tujuan masing-masing. Kami titip perempuan dan anak,” ujar Bintang dikutip dari siaran pers, Rabu (17/11/2021).

Bintang mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapus TPPO, melindungi PMI, dan mendorong kesetaraan gender.

Oleh karena itu, Bintang memastikan bahwa pihaknya akan aktif terlibat dalam berbagai kerja sama bilateral dan multilateral terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Termasuk juga meratifikasi sejumlah perjanjian internasional.

“Kami berharap pada dubes RI memiliki perhatian dan semangat yang sama untuk menjalin sinergi, kolaborasi, dan kerja sama demi melindungi perempuan dan anak," kata dia.

Adapun kesembilan dubes LBBP RI yang berdialog adalah Lena Maryana Dubes RI Kuwait City, Anita L. Luhulima Dubes RI Warsawa, Fientje M. Suebu Dubes RI Wellington, Ina Hagniningtyas K. Dubes RI New Delhi, Dewi Gustina Tobing Dubes RI Kolombo, Suwartini Wirta Dubes RI Zagreb, Febrian Alphyanto Watap RI Jenewa, Zuhairi Misrawi Dubes RI Tunisia, dan Tri Yogo Jatmiko Dubes RI Dar Es Salaam, Tanzania.

Sementara itu, Dubes RI untuk Kuwait City Lena Maryana mengatakan, perlindungan perempuan dan anak akan menjadi salah satu fokus utama para duta besar saat bertugas di negara masing-masing.

Terlebih, kata dia, isu PMI ilegal atau undocumented hingga kini masih menjadi tantangan bagi para dubes LBPP RI.

“Selain itu TPPO juga menjadi concern negara-negara dunia termasuk negara yang akan kami tempati,” ucap dia.