Aturan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Transportasi Umum Daerah Level 1-2 Boleh 100 Persen

Aturan kapasitas kendaraan umum ini diatur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru yang mengatur PPKM Jawa-Bali.

Dikutip dari Inmendagri Nomor 60 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, meskipun kapasitas pengaturan transportasi umum hingga 100 persen, tetapi protokol kesehatan tetap wajib diterapkan.

Pada kota dengan status PPKM level 3, transportasi umum berupa kendaraan umum, angkutan massal, taksi baik konvensional maupun, hingga kendaraan rental pengaturan kapasitasnya diberlakukan maksimal 70 persen.

Sementara untuk pesawat terbang diberlakukan hingga 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Daerah yang status PPKM-nya level 3 adalah beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Adapun pada kota dan kabupaten dengan status PPKM level 2, Inmendagri tersebut menyebutkan bahwa transportasi umum baik kendaraan umum, angkutan massal, taksi baik konvensional maupun online serta kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100 persen.

Sama dengan daerah yang menerapkan PPKM level 3, pada daerah yang berstatus PPKM level 2, untuk pesawat terbang pun kapasitas diberlakukan 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Daerah yang status PPKM-nya level 2 antara lain beberapa daerah di Provinsi DI Yogyakarta seperti Kabupaten Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Gunungkidul.

Provinsi Jawa Timur antara lain Kabupaten Sidoarjo, Pacitan, Ngawi serta Provinsi Bali antara lain Kabupate Jembrana, Bangli, Karangasem, dan beberapa daerah lainnya.

Sementara pada daerah yang berstatus PPKM level 1, transportasi umum baik kendaraan umum, angkutan massal, taksi baik konvensional maupun online serta kendaraan sewa atau rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimal 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

Adapun daerah dengan status PPKM level 1 adalah Provinsi DKI Jakarta, Banten (Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Jawa Barat (Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Bekasi), Jawa Tengah (Kota Tegal, Kota Semarang.

Kemudian, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak), dan Jawa Timur (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, dan Kota Pasuruan.

Penerapan PPKM level 1, 2, 3 berdasarkan Inmendagri tersebut berlaku mulai 16 November hingga 29 November 2021.