Gus Halim Paparkan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Stunting

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memaparkan pemanfaatan dana desa untuk menggelar berbagai kegiatan penanganan stunting.

Hal tersebut dipaparkan Gus Halim dalam acara Sapa Indonesia, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indonesia Bebas Stunting secara live di Kompas TV, Jumat (12/11/2021).

Adapun berbagai kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian makanan tambahan untuk anak dengan total anggaran Rp 2,4 triliun pada 2019 dan Rp 1,6 triliun pada 2020.

Selanjutnya, kegiatan rehab dan operasional pos pelayanan terpadu (posyandu) dengan total anggaran Rp 1,7 triliun pada 2019 dan Rp 4,1 triliun pada 2020.

Terdapat pula kegiatan pembelian obat untuk pos kesehatan desa (poskesdes) dan pondok bersalin desa (polindes) dengan total anggaran Rp 554 miliar pada 2019 dan Rp 538 miliar pada 2020.

Untuk kegiatan operasional bidan desa, Kementerian Desa (Kemendesa) PDTT telah mengerahkan anggaran sebesar Rp 318 miliar pada 2019 dan Rp 57 miliar pada 2020.

Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan rehab dan operasional poskesdes menggunakan anggaran sebesar Rp 13 miliar pada 2019 dan Rp 23 miliar pada 2020.

Kemudian, untuk kegiatan rehab dan operasional polindes, dana yang digunakan sebesar Rp 8,2 miliar pada 2019 dan Rp 7,4 miliar pada 2020.

“Dana desa sangat bisa digunakan pelatihan pemantauan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, bagaimana kita pahami urusan stunting kita bicara tentang seribu hari kehidupan,” kata Gus Halim dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/11/2021).

Menurutnya, bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala bagi ibu hamil dan menyusui merupakan wujud pemanfaatan dana desa untuk menangani stunting.

Sebagai informasi, menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2019, angka stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu 27,67 persen.

Persentase tersebut masih melebihi batas minimal angka stunting yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

Adapun pemerintah tengah berupaya menyelesaikan permasalahan stunting untuk menuju target Indonesia emas 2045 mendatang.

Kebijakan penanganan stunting di desa pun telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sejak tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021.

“Kementerian Desa PDTT punya alat kebijakan pembangunan desa yang kita sebut dengan SDGs Desa, di situ ada 18 goals (tujuan). Goals pertama dan kedua terkait dengan stunting yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Dua hal ini jelas mengarah pada stunting,” papar Gus Halim.

Ia juga menyebutkan, goals kelima dalam SDGs Desa, yaitu sanitasi dan air bersih, juga terkait dengan penanganan stunting.

Gus Halim menilai, peran kepala desa sangat penting untuk menentukan penanganan stunting di tingkat desa.

Selain itu, kata dia, data menjadi kunci utama penanganan stunting di Indonesia.

Apabila data yang digunakan berasal dari level mikro (dalam hal ini adalah desa), maka target pemerintah untuk menurunkan angka stunting nasional menjadi 14 persen akan terwujud.

“Dengan SDGs Desa, sejak tahun 2021 ini desa-desa telah melakukan pendataan mikro level individu dan keluarga, itu dilakukan desa sendiri oleh relawan desa. Jadi, datanya sudah ada di desa,” jelasnya.

Gus Halim mengatakan, stunting bukan hanya persoalan makanan bergizi tetapi juga pemahaman.

“Stunting juga bisa dialami oleh masyarakat kelas menengah. (Stunting terjadi) bukan karena miskin, tapi (karena) tidak paham dan pola makannya rusak. Makanya, pelatihan berkaitan pencegahan stunting juga masuk dalam prioritas pemanfaatan dana desa,” ujarnya.