Salin Artikel

Relawan Yakin Ganjar Pranowo Bakal Dilirik Partai Lain jika Tak Diusung PDI-P

"Kita dorong orang lebih kenal Pak Ganjar karena begitu kenal rata-rata suka, begitu keterkenalan tinggi dengan sistem pemilu yang sekarang, ini sudah banyak partai yang mau. Partai yang ingin mencalonkan banyak karena perlu figur," kata Mazdjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Ia mencontohkan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid yang eksplisit mengungkapkan bahwa Golkar membuka peluang untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024.

Mazdjo mengatakan, pihaknya tidak memaksakan agar Ganjar diusung oleh PDI-P. Namun, ia mengaku masih optimistis partai berlambang kepala banteng itu akan mencalonkan Ganjar.

Menurut Mazdjo, dinamika yang terjadi di internal PDI-P terkait pencalonan presiden merupakan hal yang wajar.

Ia mengatakan, ganjarist (pendukung Ganjar) tidak terganggu dengan kader-kader PDI-P yang tidak suka dengan Ganjar karena ia yakin yang menyukai Ganjar jumlahnya lebih banyak.

"Pak FX Rudy (mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo) adalah kader kebanggaan kesayangannya Bu Megawati, itu dengan statement-nya dengan clear (menyatakan) 'Saya dukung Ganjar', itu kan artinya 50-50 di dalam," ujar Mazdjo.

Sebelumnya, Nurdin menyebutkan, partainya membuka peluang untuk mencalonkan Ganjar pada Pilpres 2024 jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI-P.

Namun, ia tidak mengungkapkan apakah Ganjar akan dicalonkan sebagai presiden atau menjadi wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang akan diusung sebagai presiden.

"Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Apakah nomor satu atau nomor dua, itu soal nanti. Kan Pak Airlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil," kata Nurdin.

Ganjar merupakan salah satu tokoh dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga.

Namun, hingga kini PDI-P belum memberikan keputusan apakah akan mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang atau mengusung nama lain.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/18450491/relawan-yakin-ganjar-pranowo-bakal-dilirik-partai-lain-jika-tak-diusung-pdi

Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke