Salin Artikel

Mobilitas Masyarakat Kembali Tinggi, Moeldoko: Ini Bahaya, Harus Diwaspadai

Hal tersebut terlihat di sejumlah mal dan area publik lain. Menurutnya, masyarakat merasa  bahwa Covid-19 sudah tidak ada.

"Itu yang bahaya. Ini yang harus diwaspadai dengan baik. Karena mobilitas manusia itu tak bisa dikerangkeng. Apalagi dua tahun tak boleh ke sini, ke sana. Maka euforia muncul," ujarnya.

Moeldoko mengatakan itu dalam gelar wicara bertajuk "Bincang Rakyat" yang ditayangkan YouTube FMB9, Kamis (11/11/2021).

"Kalau saya melihat setelah kasus (Covid-19) turun ini perilaku masyarakat Indonesia makin sembrono, saya jadi kawatir," imbuhnya.

Dia pun mengingatkan agar pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak sampai kembali terulang.

Menurut dia, ketika PPKM darurat diterapkan, tidak ada pihak yang diuntungkan.

"Saya minta pengalaman pahit kita beberapa saat yang lalu telah diberlakukan PPKM darurat itu tidak ada satu pun yang happy. Semuanya tidak happy. Pemerintah apalagi. Semuanya menderita, semuanya tidak senang. Dan ini jangan sampai terulang lagi," ucapnya.

Moeldoko menabahkan, sampai saat ini, pemerintah belum bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

"Kita lihat beberapa negara Eropa yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 secara optimal masih dapat terpapar gelombang kedua dan ketiga Covid-19. Bukan tidak mungkin kondisi seperti itu bisa terjadi Tanah Air," tuturnya.

Oleh karenanya, Moeldoko meminta pemerintah daerah dan pihak terkait terus menggali cara-cara baru dalam mengendalikan pandemi.

"Saya mohon teman-teman sekalian untuk terus menggali apakah itu pendekatan local wisdom, melihat daerah atau negara lain itu bisa itu dicari agar bisa melakukan improvisasi (pengendalian pandemi)," ujarnya.

Adapun, pemerintah saat ini telah menggencarkan program vaksinasi sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara memperkuat kekebalan komunitas dan meminimalkan risiko bagi mereka yang terpapar.

Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak tidak lengah dan tetap mewaspadai penyebaran virus SARS-CoV-2 dengan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Dalam hal ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah memperketat anjuran prokes untuk melindungi diri lebih maksimal, dari 3M menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.

Tak hanya itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 yang menyebutkan, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapakan dan mematuhi prokes 6M.

Prokes 6M, di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Moeldoko: PPKM Darurat Jangan Sampai Terulang, Semuanya Menderita...".

Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Bayu Galih

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/16251751/mobilitas-masyarakat-kembali-tinggi-moeldoko-ini-bahaya-harus-diwaspadai

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke