Indeks Daya Saing Indonesia Turun, Menko PMK Ingin Gencarkan Pembangunan SDM Profesional

Menurut dia, SDM unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia Maju pada tahun 2045.

"Tujuan pembangunan manusia Indonesia adalah untuk terciptanya atau bertumbuhnya kualitas manusia Indonesia yang unggul," ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Jember dalam rangka Dies Natalis ke-57, dikutip dari siaran pers, Kamis (11/11/2021).

Menurut Muhadjir, manusia profesional yang ingin diwujudkan pemerintah Indonesia adalah manusia yang produktif, mampu bersaing, dan berkepribadian Indonesia.

Namun, diakui Muhadjir bahwa masih ada tantangan yang harus diperhatikan dalam mewujudkan manusia profesional tersebut. Di antaranya adalah soal daya saing manusia Indonesia.

Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), indeks daya saing global Indonesia dalam Global Competitiveness Index 2019 menempati peringkat 50 dari 141 negara.

Posisi tersebut menurun cukup drastis dari sebelumnya yang menempati posisi ke-45.

"Oleh karena itu pembangunan SDM profesional adalah hal mutlak harus digencarkan. Peran lembaga pendidikan menjadi sentral untuk membangun SDM Indonesia," kata dia.

Lembaga pendidikan, ujar Muhadjir, harus berkualitas serta mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, produktif, profesional, dan memiliki karakter kuat sebagai kader bangsa.

Menurut dia, kesuksesan pembangunan SDM Indonesia yang profesional adalah ketika penghasilan mereka mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan mereka yang tidak produktif, dan sisanya ditabung.

"Kalau itu terjadi, orang yang berusia produktif juga akan menghasilkan penghasilan produktif. Dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, untuk memenuhi mereka yang tidak produktif, dan kelebihannya ditampung sebagai tabungan nasional," ujar dia.

Di samping itu, penyediaan lapangan pekerjaan juga sangat penting untuk mewujudkan SDM Indonesia yang profesional.

Apalagi, saat ini jumlah angkatan kerja produktif Indonesia ada sebanyak 140 juta orang.

Dengan demikian, pemerintah harus menyediakan 3,6 juta lapangan kerja per tahun untuk angkatan kerja tersebut.

"Saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan dengan jumlah yang relatif aman dengan kualifikasi pekerjaan yang sesuai dengan SDM yang telah ditempa oleh sekolah atau perguruan tinggi," ucap dia.