Andika Perkasa Diminta Tak Bawa TNI Masuk ke Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon akan meminta Jenderal TNI Andika Perkasa untuk tidak membawa TNI terlibat politik praktis jika telah menjabat sebagai Panglima TNI kelak.

Effendi mengatakan, TNI semestinya bergerak dengan politik negara yakni berdasarkan kebijakan pemerintah.

"TNI tidak boleh berpolitik praktis, siapapun, itu juga bagian yang kita minta komitmen nanti. Tidak boleh berpolitik praktis tetapi mereka digerakkan oleh politik negara yaitu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Ia berharap, dalam waktu satu tahun masa jabatannya sebagai panglima TNI, Andika dapat mengembalikan TNI ke khittahnya sebagai institusi pertahanan yang menjaga kedaulatan negara.

Politikus PDI-P itu juga berharap agar Andika dapat membawa TNI menjadi lebih modern, baik dari segi alat utama sistem persenjataan maupun kesejahteraan prajuritnya.

"TNI biarlah menjadi TNI, biarlah menjadi lembaga atau menjadi institusi pertahanan negara yang menjadu andalan kita semua," kata Effendi.

Diketahui, Andika akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon panglima TNI pada Sabtu ini.

Andika merupakan calon tunggal panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.