Di Hadapan Investor UEA, Jokowi Sebut Ibu Kota Baru Butuh Rp 504 Triliun

Hal tersebut disampaikannya di depan para investor Uni Emirat Arab (UEA) saat menghadiri Indonesia–UEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis (04/11/2021).

"Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar Dolar AS," ujar Jokowi dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (5/11/2021).

Jokowi mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Negara itu menjadi salah satu sektor yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan UEA. Sektor kedua adalah di bidang transisi energi.

Jokowi berkomitmen akan lakukan transisi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan teknologi dengan harga terjangkau.

“Jika Anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, hidro, surya, panas bumi dan lain-lain,” kata tutur Jokowi di depan para investor UEA.

Sektor prioritas ketiga yang disampaikan presiden adalah di perdagangan.

Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dan mulai menegosiasikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).

“Saya harapkan pada Maret tahun depan perundingan sudah akan selesai,” ujar Jokowi.

Setelah menghadiri Indonesia–UEA Investment Forum, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan MoU antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products and Chemical asal Amerika Serikat di industri gasifikasi batubara dan turunannya.

Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Shefi Ghasemi, Presiden, Chairman, sekaligus CEO dari Air Products and Chemical secara virtual.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara Indonesia-PEA Investment Forum yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis serta Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.