Greenpeace Sayangkan Twit Menteri LHK soal Deforestasi dan Pro Pembangunan

Greenpeace menilai pernyataan Siti sangat mengecewakan karena menunjukkan keberpihakan pemerintah yang abai atas perlindungan lingkungan.

"Sangat disayangkan Indonesia memiliki Menteri LHK yang pro terhadap pembangunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan hidup," ujar Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Kiki Taufik, yang diunggah melalui Instagram @greenpeaceid, Kamis (4/11/2021).

Kompas.com sudah mendapatkan persetujuan Greenpeace untuk mengutip pernyataan itu.

Kiki menilai, alih-alih menjaga lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang, pernyataan Siti justru menunjukkan malah sebaliknya.

Padahal, lanjut dia, seharusnya Kementerian LHK menjadi pengawal garda terdepan memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan haknya berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti pada amanat UUD 1945 pasal 28H.

Kiki pun mengingatkan, saat ini Indonesia berada dalam ancaman krisis iklim yang dampaknya akan lebih besar daripada pandemi saat ini. Dunia pun mengalami ancaman serupa.

"Dan kita berada di bumi yang sama. Kalau tidak ada tindakan yang signifikan untuk menurunkan atau menjaga suhu bumi di bawah 1,5 persen serta migitasi iklim, maka kehancuran di depan mata," ujar Kiki.

Adapun pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya diunggah di akun Twitter resminya @SitiNurbayaLHK pada Rabu (3/11/2021).

"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Siti.

Mereka mempertanyakan pernyataan Siti dan memberikan sejumlah tanggapan.

"Saudara-saudara, kami perkenalkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia," tulis Greenpeace Indonesia dalam cuitannya di akun GreenpeceID menanggapi unggahan Siti.

Twit itu lantas dilanjutkan contoh pembangunan jalan Trans Papua yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Papua.

"Jalan Trans Papua, salah satu contoh pembangunan yang digadang-gadangkan, namun apakah dampaknya bagi orang Papua dan lingkungan?" tulis Greenpeace.

"Penelitian LIPI sebut pembangunan jalan Trans Papua ini tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi orang asli Papua," lanjutnya.

Selain itu, Greenpeace juga menyebut pernyataan Menteri Siti berseberangan dengan komitmen mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan 2030 oleh The Glasgow Leader Declaration on Forest and Land Use yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan para pemimpin dunia baru-baru ini.