Salin Artikel

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Sebab, menurut Pandu, masyarakat akan tetap melakukan pergerakan menjelang libur akhir tahun tersebut. Terpenting, kata dia, mesti digencarkan imbauan untuk patuh terhadap protokol kesehatan. 

"Jadi enggak mungkin dilarang (liburan), paling diimbau saja, sebenarnya melakukan perjalanan boleh asalkan prokes dan vaksinasi memenuhi ketentuan itu dulu," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Pandu menilai, perjalanan masyarakat dengan moda transportasi bukan satu-satunya yang menjadi pemicu penularan Covid-19.

Menurutnya, aktivitas masyarakat di kota tujuan mereka seperti di kampung halaman yang menjadi pemicu utama terjadinya penularan.

"Acara keluarga, kebaktian, kegiatan religi lainnya, nah itu yang meningkatkan penularan, bukan perjalanannya, makanya itu kalau Natal dan Tahun Baru jangan lakukan kegiatan yang meningkatkan risiko tadi dan jangan lupa pakai masker," ujarnya.

Lebih lanjut, Pandu mengingatkan, agar acara silaturahim dengan keluarga dapat dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan 3M dan tidak berkerumun.

"Prokesnya aja minimal pakai masker yang benar, boleh acara keluarga tapi enggak ramai-ramai sekaligus gitu, kerumunannya dibatasi," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengimbau masyarakat tidak pulang kampung atau bepergian apabila tidak ada kepentingan mendesak pada libur akhir tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sosialisasi yang masif agar masyarakat tidak bepergian atau pulang kampung tersebut pun diperlukan.

"Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, dikutip dari siaran pers, Rabu.

Muhadjir mengatakan, pemerintah ingin menekan sedikit mungkin pergerakan masyarakat pada akhir tahun untuk mencegah meningkatnya kasus Covid-19.

Sebab, akhir tahun dikhawatirkan akan terjadi gelombang ketiga Covid-19 menyusul adanya libur Natal dan Tahun Baru.

Namun, apabila ada masyarakat yang terpaksa harus berpergian pada hari-hari libur tersebut, maka perlu ada pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat.

Contohnya, untuk menaiki moda transportasi minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama.

Kemudian transportasi udara diterapkan syarat surat negatif PCR test dan untuk perjalanan darat menerapkan syarat negatif tes antigen.

Dengan demikian, nantinya diharapkan jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan bisa dibatasi dan dikendalikan.

"Terutama dalam pengawasan menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan yaitu mereka pulang pergi membawa oleh-oleh Covid-19," kata Muhadjir.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/27/22240571/epidemiolog-minta-pemerintah-gencarkan-imbauan-prokes-saat-libur-nataru

Terkini Lainnya

Prabowo Absen di Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen di Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke