Salin Artikel

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengaku tak sependapat dengan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bahwa Kementerian Agama (Kemenag) berdiri sebagai hadiah Negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut dia, pernyataan Yaqut justru terkesan menyederhanakan sejarah berdirinya Kemenag yang dinilainya bagian dari perjuangan lintas unsur tokoh Islam di Indonesia.

"Jika kita membaca dengan teliti sejarah berdirinya Kemenag pasca kita merdeka, maka kesimpulan yang paling logis tentang Kemenag adalah bahwa berdirinya kementerian yang mengurusi masalah agama ini merupakan bagian dari perjuangan panjang seluruh elemen umat Islam pada saat itu," kata Arsul dalam keterangan kepada Kompas.com, Minggu (24/10/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, perjuangan tokoh Islam dari berbagai unsur tersebut telah dimulai bahkan ketika persiapan-persiapan kemerdekaan.

Para tokoh Islam saat itu, kata dia, saling berinteraksi satu sama lain. Selain itu, tokoh Islam juga disebut berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasionalis baik dalam maupun luar sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Kendati demikian, Arsul tak memungkiri adanya peran tokoh NU yang pada saat itu menjadi Menteri Agama pertama di kabinet pemerintahan Presiden Soekarno.

"Menag pertama dalam kabinet Presidensial Soekarno adalah K.H. Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur yang kita kenal sebagai putra pendiri NU, Hadratussyaikh KH Hasyim Asyari," jelasnya.

Namun, sekitar tiga bulan kemudian peran Menag dijabat oleh KH M. Rasjidi yang merupakan tokoh Masjumi - Muhammadiyah di bawah kabinet Perdana Menteri Soetan Sjahrir atau dikenal sebagai Kabinet Sjahrir I.

Arsul menjelaskan, dalam masa lima tahun pertama pasca kemerdekaan, jabatan Menag diisi dari NU, Masyumi-Muhammadiyah, Syarikat Islam, hingga tokoh Aceh.

"Ini semua sebetulnya menunjukkan bahwa Kemenag itu berkat perjuangan tokoh-tokoh Islam lintas unsur dan kemudian jadi keputusan bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis," ucapnya.

Berkaca pada sejarah tersebut, anggota Komisi III DPR ini tak memungkiri bahwa NU memiliki peran terhadap berdirinya Kemenag.

Akan tetapi, lanjut dia, NU bukan organisasi masyarakat (ormas) Islam satu-satunya yang berperan dalam berdirinya Kemenag.

"Sehingga, lebih bijak kita untuk menyampaikan bahwa berdirinya Kemenag adalah berkat dan hasil perjuangan tokoh-tokoh Islam pada era kemerdekaan," nilai Arsul.

Ia mengingatkan, sebagai elemen bangsa yang meneruskan estafet perjuangan tokoh-tokoh bangsa era kemerdekaan, maka generasi selanjutnya perlu mewarisi semangat persatuan para tokoh tersebut.

Caranya, kata dia, dengan menjaga kebersamaan dalam penyelenggaraan urusan keagamaan, termasuk untuk umat non Islam.

Diberitakan, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Kemenag merupakan hadiah khusus dari negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum.

Hal tersebut disampaikan Yaqut saat memberikan sambutan di webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Yaqut mengatakan, salah satu stafnya berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk Umat Islam di Indonesia.

"Karena waktu itu kan perdebatannya bergeser ke kementerian ini adalah kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian Agama Islam, karena kementerian agama adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut.

"Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU (Nahdlatul Ulama). bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU," lanjut politisi PKB itu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/24/20213671/tak-setuju-kemenag-disebut-hadiah-negara-untuk-nu-pimpinan-mpr-hasil

Terkini Lainnya

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke