LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi saksi, pelapor, dan korban teror pinjaman online (pinjol) ilegal.

"LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, maupun korban. Untuk itu, jangan ragu-ragu juga mengajukan permohonan perlindungan kepada kami," ujar Wakil Ketua LPSK Achmadi, dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jumat (22/10/2021).

Selain itu, Achmadi memastikan bahwa LPSK juga siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, dan korban mulai dari proses penyidikan hingga peradilan.

Hal ini penting dilakukan agar pelapor, saksi, dan korban merasa aman dan tidak takut adanya suatu ancaman. Dengan begitu, mereka bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Dalam upaya memberikan perlindungan tersebut, LPSK telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan pihak terkait.

Sementara, bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perlindungan supaya mendatangi langsung kantor LPSK, mengirimkan email, maupun menghubungi call center melalui nomor 148.

"Dan untuk itu sekali lagi kami siap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sesuai ketentuan UU," imbuh dia.

Dalam penindakan pinjol ilegal, pemerintah menyodorkan instrumen hukum pidana maupun perdata yang dapat diterapkan.

Adapun hukum pidana yang bisa diterapkan, yakni Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemerasan dan Pasal 335 KUHP yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29, Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sedangkan, dari sisi perdata, pinjol ilegal dipastikan tidak sah karena tidak memenuhi syarat obyektif dan subyektif.