Salin Artikel

KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

Menurut Eko, saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih membahas masalah teknis penyelenggaran umrah di masa pandemi Covid-19.

"Masih belum bisa dipastikan kapan kira-kira pembicaraan itu akan selesai dan kapan kira-kira jemaah kita bisa masuk ke Saudi," kata Eko dalam diskusi daring, Kamis (21/10/2021).

Eko mengatakan, Indonesia dan Arab Saudi tengah membahas masalah teknis seperti sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna milik Arab Saudi.

Adapun kedua aplikasi itu memiliki fungsi untuk memberitahukan status vaksin jemaah apakah sudah lengkap atau belum.

Apabila diketahui belum lengkap maka jemaah tersebut tidak boleh masuk dalam lingkungan Maajidil Haram dan Masjid Nabawi.

"Dan ini sedang disinkronkan oleh kedua belah pihak," ujar dia.

Selain itu, Kementerian Kesehatan Indonesia-Arab Saudi juga tengah membahas masalah syarat vaksinasi Covid-19.

Jemaah yang diperbolehkan masuk hanya yang sudah divaksin Covid-19 dengan jenis vaksin Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca dan Pfizer.

Sedangkan vaksin lain seperti Sinovac dan Sinopharm harus mendapatkan vaksin booster jika ingin masuk ke Arab Saudi.

Eko juga menegaskan bahwa sampai saat ini Indonesia belum diperbolehkan mengirim jemaah umrah karena masih dalam tahap pertimbangan oleh pemerintah Arab Saudi.

Begitu pula dengan visa yang sampai saat ini belum dibuka aplikasinya oleh Arab Saudi.

"Jadi mohon ditunggu dulu sampai nanti ada kesepakatan bilateral mengenai pelaksanaan umrah ini sehingga nanti para jemaah bisa berangkat," ucap dia.

Sementara terkait nota diplomatik yang diterima Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kata Eko, bukan berarti mendandakan Indonesia sudah bisa menyelenggaran umrah.

Tetapi, Indonesia baru mendapat pemberitahuan bahwa Pemerintah Arab Saudi tengah mempertimbangkan agar Indonesia bisa mengirim jemaah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/14512421/kjri-jeddah-belum-ada-kepastian-kapan-jemaah-indonesia-bisa-masuk-arab-saudi

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke