Salin Artikel

Kisah Anak Baharuddin Lopa Mengadu Jadi Korban Mafia Tanah hingga Direspons Menteri ATR

Kabar ini viral di media sosial Twitter karena unggahan sang putri Baharuddin Lopa, Masyita pada Selasa (12/10/2021).

Dalam twitnya, Masyita meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membantu mengembalikan tanah hak Baharuddin Lopa tersebut.

"BPN....tolong bantu kembalikan tanah HAK orang tua kami Alm. BAHARUDDIN LOPA yg diincar dan digarong mafia2 tanah di Pontianak," tulis Masyita.

Twit tersebut dituangkannya lantaran kesal karena BPN Kota Pontianak seolah tak membantu menyelesaikan masalah, terlebih mengembalikan tanah milik Baharuddin.

Diketahui, tanah milik Baharuddin yang semula sekitar 5 hektar, kini tersisa 3,7 hektar lantaran sudah ada nama-nama yang mengeklaim.

Keluarga menduga, tanah-tanah itu telah diambil alih oleh mafia tanah di Pontianak.

Saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/10/2021), Masyita membeberkan secara detail kejadian itu. Ia menuturkan, kejadian ini bermula pada 2010, saat istri Baharuddin Lopa dihubungi oleh orang kepercayaan ketika jaksa yang dikenal tokoh antikorupsi itu bertugas di Kalimantan Barat.

Keluarga baru mengetahui bahwa Baharuddin mewariskan tanah di Pontianak, sembilan tahun sesudah kematiannya. Diketahui, Baharuddin meninggal dunia pada 2001.

"Ibu saya dapat telepon dari orang kepercayaan bapak waktu di Pontianak. Dikasih tahu kalau ada tanah beliau sekitar 5 hektar di Jalan Perdana, Kota Pontianak. Ibu saya baru tahu kalau bapak punya tanah di situ," kata Masyita.

"Orang itu minta sama ibu, supaya ada ahli waris yang datang ke Pontianak untuk urus ini tanah, karena orang kepercayaan itu sudah sakit-sakitan," ujarnya.

Singkat cerita, akhirnya kakak Masyita datang ke Pontianak untuk mencari dan mengurus tanah tersebut.

Namun, ternyata upaya itu tak membuahkan hasil. Apa yang disampaikan orang kepercayaan bahwa ada tanah milik Baharuddin Lopa di jalan tersebut, urung ditemukan.

Kemudian, Masyita sendiri yang mendatangi Pontianak tahun 2015. Di sana, ia menemui langsung Kepala BPN Kota Pontianak.

Pertemuan itu tak membuahkan hasil. Masyita menilai, BPN saat itu tidak melayani dengan baik apa yang menjadi keluhan atau pertanyaannya.


Menurut Masyita, BPN Kota Pontianak mengeklaim sulit menemukan peta tanah tersebut, karena tidak adanya data atau surat yang dibawa oleh keluarga Baharuddin Lopa.

Hal itu diutarakan Kepala BPN Kota Pontianak saat itu, meski nama jalan tempat tanah tersebut berada sudah disampaikan Masyita.

Padahal, menurut Masyita, seharusnya BPN bisa membuka data tentang hak kepemilikan tanah masyarakat.

Tak puas dengan jawaban BPN Kota Pontianak, akhirnya Masyita menelusuri bersama timnya. Pada akhirnya, ditemukanlah peta tanah milik Baharuddin Lopa oleh tim Masyita.

Namun, tanah tersebut diketahui sudah tergerus menjadi sedikit dari 5 hektar menjadi sisa 3,7 hektar, diduga karena permainan mafia tanah.

Mengetahui hal itu, Masyita beserta timnya pun lantas memasang patok di tanah milik Baharuddin yang tersisa.

"Pada saat kami pasang patok, tiba-tiba datang preman-preman yang menganggap tanah itu milik klien mereka, mafia tanah. Jadi patok dan papan nama itu disuruh copot. Terus akhirnya, tim saya bertanya apakah punya surat-suratnya? Dia jawab enggak. Lalu mereka mengaku sebagai penasihat hukum si mafia ini," jelas Masyita.

Masyita kemudian mengetahui bahwa orang yang mengambil tanah Baharuddin Lopa diduga sebagai mafia tanah kelas kakap di Pontianak.

Semakin panas, para preman itu pun mulai terlibat adu mulut dan mencoba beradu fisik. Akhirnya, tim Masyita memilih pulang dan meninggalkan preman itu.

Kejadian itu membuat Masyita marah, karena seolah BPN membiarkan masyarakat yang tengah berjuang merebut tanahnya kembali untuk bertempur dengan mafia.

"Ini karena BPN yang tidak terbuka soal data hak tanah, akhirnya BPN seakan-akan membiarkan masyarakat bertempur sendiri di lapangan dengan mafia, dengan preman itu," ucap Masyita.


Direspons Menteri ATR/BPN

Kisah yang viral berkat twit Masyita itu kemudian menarik perhatian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil.

Kepada Masyita, Sofyan Djalil mengaku akan mengurus dan menelusuri temuan mafia tanah yang telah merebut hak milik Baharuddin Lopa di Pontianak.

"Syukurlah, saya langsung di-WhatsApp Pak Menteri. Syukurlah mudah-mudahan ini responsnya respons nyata, bukan karena heboh di media sosial lalu baru direspons," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar BPN mengembalikan tanah milik Baharuddin seutuhnya kepada ahli waris.

Janji Jokowi berantas mafia

Maysita pun mendesak negara juga memberantas mafia-mafia tanah. Masyita mengingatkan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menggaungkan akan memberantas mafia tanah.

"Saya positive thinking saja. Ini kan Pak Jokowi ingin benah-benah mafia kan, benah-benah sertifikat. Ya, mudah-mudahan lah ini ditunjang juga oleh para pembantunya agar serius untuk membenahi," ujar dia.

Kekuatan netizen

Di sisi lain, meski tanah milik ayahnya belum seutuhnya kembali, Masyita mengapresiasi netizen dan timnya yang telah membantu.

Masyita mengapresiasi netizen di media sosial lantaran perhatian terhadap kasus yang menimpa keluarganya. Dari perhatian tersebut, bahkan Masyita langsung direspons oleh Menteri ATR/BPN karena viral di media sosial.

Sementara itu, kepada timnya, Masyita menyampaikan rasa terima kasih lantaran telah membantu menemukan tanah milik Baharuddin Lopa dan bergerak tanpa biaya.

"Saya terima kasih dikelilingi oleh tim saya yang benar-benar sangat baik. Mereka bergerak tanpa biaya. Mereka enggak bicara angka di depan, yang penting beres dulu urusannya," ujar Masyita.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/15375941/kisah-anak-baharuddin-lopa-mengadu-jadi-korban-mafia-tanah-hingga-direspons

Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke