Salin Artikel

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Ambil Alih Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Rokan

Oleh karenanya, pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing atas pengelolaan sejumlah industri pertambangan Indonesia.

"Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah. Jadi nilai tambah ini penting sekali, nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional kita dan rakyat kita," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).

"Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambilalih. Freeport misalnya yang sudah 54 tahun dikelola oleh Freeport-McMoRan, dua tahun lalu mayoritas telah kita ambil sahamnya sehingga dari 9 persen menjadi mayoritas 51 persen," jelasnya.

Kemudian, Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation dari Perancis, lalu 100 persen diambil alih dan berikan ke PT Pertamina Persero.

Terakhir adalah Blok Rokan, yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100 persen diberikan ke PT Pertamina Persero.

"Sekarang tinggal kita lihat kita bisa tidak melanjutkan meningkatkan produksi dari yang sudah kita ambil alih ini. Inilah yang jadi pertanyaan," ungkap Jokowi.

"Tapi kita lihat nanti setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun akan kita lihat mampukah kita (meraih nilai tambah," lanjutnya.

Dalam konteks memanfaatkan sumber daya alam bahan tambang ini, Jokowi mengingatkan bahwa sumber daya alam merupakan anugerah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik juga bisa menjadi sebuah musibah.

Sehingga pelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan yang lainnya.

"Penambangan bisa dilakukan tetapi juga terukur dikendalikan dan harus dijamin pengelolaannya pasca penambangan," ungkap Jokowi.

"Namun, itu saja tak cukup. Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/13/11375371/jokowi-jelaskan-alasan-pemerintah-ambil-alih-freeport-blok-mahakam-dan-blok

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke