Mensesneg: Hari Ini Keppres Amnesti Saiful Mahdi Kami Kirim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya akan mengirimkan keputusan presiden (keppres) amnesti untuk Saiful Mahdi pada Selasa (12/10/2021) hari ini.

Pratikno berharap dengan pengiriman keppres ini, selanjutnya dapat segera ditindaklanjuti.

"Jadi hari ini pula kami akan mengirimkan keppres saudara Saiful Mahdi ini. Amnestinya saudara Saiful Mahdi ini kepada Mahkamah Agung, kepada jaksa agung dan kemudian kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut," ujar Pratikno dalam keterangan video kepada wartawan, Selasa.

"Jadi semoga ini bisa cepat segera ditindaklanjuti dan saudara Saiful Mahdi ini bisa dibebaskan dalam waktu yang secepat- cepatnya," tegasnya.

Pratikno menjelaskan, keppres untuk Saiful Mahdi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada hari ini.

Penandatanganan ini dilakukan usai pihaknya menerima surat dari DPR yang menyatakan sudah menyetujui amnesti untuk Saiful Mahdi.

"Jadi presiden kan beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan ke DPR dan kemudian sudah mendapatkan persetujuan DPR. Hari ini tadi Bapak Presiden menandatangani Keppres untuk amnesti saudara Saiful Mahdi," tutur Pratikno.

Diberitakan sebelumnya, Saiful Mahdi masih menanti terbitnya lembaran amnesti yang akan terbit dalam bentuk keppres.

Oleh karena itu, dirinya saat ini masih berada di dalam tahanan di Lapas Kelas II A, Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

Pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi disetujui dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Kamis (7/10/2021).

Muhaimin menjelaskan, DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo pada 29 September 2021 terkait permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful.

Ia menuturkan, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Saiful dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga bulan dan denda Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan.

Saiful dinilai bersalah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Muhaimin mengatakan, DPR akan mengirimkan jawaban tertulis atas permintaan tersebut kepada Presiden Jokowi.

Kasus Saiful Mahdi berawal dari kritik Saiful atas proses penerimaan CPNS untuk posisi dosen di Fakultas Teknik, pada Maret 2019, melalui grup WhatsApp.

Saiful mengkritik berkas peserta yang diduga tak sesuai syarat, tetapi tetap diloloskan oleh pihak kampus.

Akibatnya, ia diperkarakan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saiful diduga mencemarkan nama baik Dekan Fakultas Teknik Unsyiah.