Salin Artikel

Fenomena Bayi Silver, Menteri PPPA Dorong Pemda Beri Perhatian Khusus atas Pemenuhan Hak Anak

Hal tersebut disampaikan Bintang menyusul terjadinya kasus penelantaran, eksploitasi, dan fenomena pekerja anak di jalanan, yakni kasus bayi silver yang terjadi di Tangerang Selatan.

"Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan perhatian pada pemenuhan hak anak agar kasus-kasus tersebut dapat dicegah dan diantisipasi," kata Bintang dikutip dari siaran pers, Selasa (12/10/2021).

Menurut Bintang, apabila seluruh daerah memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan kepada mereka, maka situasi yang dapat mengancam tumbuh dan kembang anak dapat dicegah.

Dia mengatakan, fenomena anak jalanan dan manusia silver baik dewasa maupun anak-anak yang meningkat disebabkan oleh kemiskinan dan angka putus sekolah akibat pandemi Covid-19.

Bahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, kata dia, manusia silver dan anak jalanan merupakan kategori pekerjaan terburuk bagi anak.

Sebab kegiatan tersebut mempekerjakan anak di jalanan yang mengancam keselamatan anak dalam risiko akibat lalu lintas, panas dan hujan, polusi udara, dan keracunan cat berbahaya.

"Untuk itu penanganan kasus ini perlu pendekatan yang lengkap. Saya mendorong agar penanganannya tidak semata hanya pendekatan ekonomi, tetapi juga pemenuhan hak anak secara komprehensif," kata dia.

Ini mulai dari pemenuhan hak sipil, pengasuhan layak, kesehatan dan pendidikan, serta pendekatan hukum jika ditemukan ada pihak-pihak yang mengeksploitasi atau pelanggaran hukum lainnya.

Menurut dia, hal tersebut dapat mencegah kasus serupa terjadi di tempat lain.

Bintang mengatakan, sebagai upaya pencegahan dan untuk mewujudkan perlindungan ekstra bagi anak, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

PP tersebut telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan khusus terhadap anak dari penelantaran dan eksploitasi, baik karena perdagangan anak hingga pekerja anak termasuk dalam situasi darurat.


Termasuk juga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

"Dengan tercapainya seluruh kabupaten/kota mengampu kebijakan KLA, maka provinsi wajib memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dibagi dalam 5 klaster dapat terus ditingkatkan dan dikoordinasikan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak guna mewujudkan provinsi layak anak dan Indonesia Layak Anak 2030," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, bayi berusia 10 bulan dicat warna silver dan dibawa untuk meminta-minta di Pamulang, Tangerang Selatan.

Potret bayi yang dicat silver itu viral di media sosial pada Jumat (24/9/2021).

"Kami dari Satpol PP Tangerang Selatan mencari bahan keterangan di beberapa titik. Kami dapati si bayi tersebut tinggal di kontrakan," kata Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Tangsel Muksin Al-Fachry dalam rekaman suara yang diterima, Minggu (26/9/2021).

Muksin mengatakan, ibu dari bayi tersebut berinisial NK (21) sedangkan bayi itu berinisial MFA.

Menurut NK, kata Muksin, yang mengecat dan membawa bayinya ke jalanan adalah dua rekannya yaitu E dan B. E dan B sendiri merupakan sepasang suami istri.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/12122961/fenomena-bayi-silver-menteri-pppa-dorong-pemda-beri-perhatian-khusus-atas

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terungkap, Pelat Khusus Polri di Mobil Arteria Dahlan Diberi Polisi

Terungkap, Pelat Khusus Polri di Mobil Arteria Dahlan Diberi Polisi

Nasional
Jokowi Olahraga Pagi Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura di Bintan

Jokowi Olahraga Pagi Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura di Bintan

Nasional
Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

Nasional
PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

Nasional
Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

Nasional
Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Nasional
Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

Nasional
Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.