Kuasa Hukum Demokrat Sebut Judicial Review AD/ART ke MA Tidak Lazim

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamda Zoelva menilai, judicial review (JR) atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung merupakan hal yang tak lazim karena AD/ART bukanlah peraturan perundang-undangan.

Padahal, kata Hamdan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, hanya peraturan perundang-undangan yang dapat diuji materiil di MA.

"Hal yang penting kami sampaikan, permohonan tersebut tidak lazim karena menjadikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan," kata Hamdan dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10/2021).

Hamdan menjelaskan, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur bahwa yang disebut peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menuturkan, AD/ART Partai Demokrat jelas bukan peraturan perundangan-undangan karena AD/ART Partai Demokrat hanya mengikat bagi anggota partai, tidak kepada masyarakat umum.

Selanjutnya, AD/ART Partai Demokrat juga tidak dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara, melainkan oleh pendiri partai dan dapat diubah melalui kongres.

"Di negara demokrasi manapun di dunia, baru kali ini saya mengetahui AD/ART partai politik adalah peraturan perundang-undangan, ini baru pertama saya dengar ini," ujar Hamdan.

"Karena anggaran dasar partai politik itu peraturan internal partai yang dibuat dan disepakati oleh anggota partai sebagai rule of the game internal mereka dalam berorganisasi, dan tidak berlaku keluar, hanya berlaku internal," kata Hamdan.

Ia melanjutkan, partai politik juga bukan lembaga negara karena tidak dibentuk oleh negara, meskipun keberadaan partai politik tercantum dalam undang-undang dasar dan diatur dalam undang-undang.

"Tapi tidak benar hanya karena diatur undang-undang suatu badan hukum langsung disimpulkan sebagai badan atau lembaga negara," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Ia menambahkan, kader yang keberatan dengan AD/ART Partai Demokrat semestinya mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai, bukan melakukan judicial review ke MA.

"Di Pasal 32 dan 33 itu di Undang-Undang Parpol telah menyediakan jalur hukum kepada anggota partai yang keberatan atas AD/ART partai, yaitu penyelesaian di internal Mahkamah Partai, pokoknya internal partailah apapun namanya," ujar Hamdan.

Jika tidak puas dengan penyelesaian di internal partai, mereka bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri lalu kasasi ke MA jika masih keberatan dengan putusan pengadilan negeri.

"Oleh karena itu saya perlu menegaskan bahwa hak uji materil yang dilakukan oleh para pemohon ke Mahkamah Agung bukan terobosan hukum, tetapi usaha mendorong untuk menyimpangi hukum yang ada," kata Hamdan.

Diberitakan, empat mantan kader Partai Demokrat menggandeng advokat Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan JR atas AD/ART Partai Demokrat ke MA dengan termohon Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yusril mengatakan, MA mesti melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Ia pun membeberkan sejumlah hal yang perlu diuji misalnya soal kewenangan Majelis Tinggi Partai serta ketentuan soal syarat menggelar KLB yang harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

"Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita," kata Yusril.