Salin Artikel

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Kami Tak Minta Mereka Disalurkan Jadi ASN di Tempat Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ingin 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tetap dapat bekerja dan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di KPK.

Adapun 57 pegawai nonaktif KPK itu akan diberhentikan per hari ini. Belakangan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan rencananya untuk merekrut mereka sebagai ASN Polri.

"Kami bukan mengemis untuk meminta 57 ini disalurkan jadi ASN di tempat lain, tapi kami tetap konsisten meminta bahwa 57 teman-teman ini harus dikembalikan kepada posisi semulanya, karena pemecatan dan pemberhentian melanggar aturan-aturan yang ada," kata Abraham, saat berorasi dalam aksi di Gedung ACLC, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Abraham menilai 57 pegawai tersebut merupakan pejuang pemberantasan korupsi yang selama ini menjaga integritas kelembagaan KPK.

Menurut dia, mereka telah mendedikasikan diri untuk selalu memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Roda pemberantasan korupsi selama ini masih terus berjalan karena adanya kontribusi yang begitu besar dari 57 teman-teman yang disingkirkan dan diberhentikan pada hari ini," ujarnya.

Ia mengaku sedih atas pemberhentian dari 57 pegawai tersebut. Abraham yakin, pemecatan itu akan berdampak pada agenda pemberantasan korupsi.

"Hari ini saya sebenarnya sedih karena saya meyakini agenda pemberantasan korupsi kalau tinggal oleh teman-teman 57 ini akan berhenti di tengah jalan. Itu keyakinan saya," tuturnya.

Selain itu, Abraham mengungkapkan harapan agar Presiden Joko Widodo segera bersikap atas polemik pemecatan 57 pegawai KPK.

"Kita berharap bahwa Presiden RI, Pak Jokowi, untuk mengambil alih kewenangan ini untuk mengangkat kembali dan merehabilitasi harkat martabat 57 teman-teman pejuang ini," kata Abraham.

Aksi tersebut digelar tepat pada hari terakhir 57 pegawai nonaktif itu bekerja di KPK. Hadir pula, sejumlah mantan pimpinan KPK, antara lain Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang.

Mereka berjalan kaki dari Gedung Merah Putih KPK, Jalan Persada Kuningan, Jakarta menuju Gedung ACLC KPK, Jalan Haji Rasuna Said.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait rencana perekrutan pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Menurut Listyo, Polri membutuhkan kontribusi pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kami berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri," kata Listyo dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/16570001/57-pegawai-kpk-dipecat-abraham-samad-kami-tak-minta-mereka-disalurkan-jadi

Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke