Wapres Ingatkan Pemerintah Daerah Gunakan Kombinasi Persentase dan Jumlah Penduduk untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pemerintah daerah untuk menggunakan kombinasi berupa indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat kooordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/9/2021).

Ma'ruf meminta agar setiap daerah, termasuk Jawa Timur dapat menentukan lokus prioritas, memfokuskan sumber daya serta mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem.

"Caranya dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan juga jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Ma'ruf berharap kombinasi dua indikator tersebut dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayahnya.

Tidak hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, tetapi juga dengan jumlah penduduk miskin ekstrem yang besar.

Secara khusus kepada pemerintah provinsi Jawa Timur, Ma'ruf meminta agar kepala daerah baik gubernur maupun bupati wilayah kabupaten prioritas dapat melakukan beberapa hal.

Antara lain sesegera mungkin memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di setiap kabupaten yang akan menerima tambahan bantuan sosial (bansos).

"Sehingga upaya kita untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas bisa diwujudkan," kata dia.

Adapun 5 kabupaten prioritas di Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa; Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa.

Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa; Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa, serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa.

"Saya minta kepala daerah bekerja keras memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat," kata dia.

Termasuk memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing.