Salin Artikel

PKS Buat Program Solidaritas, Salah Satu Poin Atur soal Poligami Utamakan Janda

Salah satu poinnya, partai mengizinkan anggota atau kader laki-laki yang dianggap mampu untuk berpoligami dengan memprioritaskan janda.

Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat menjelaskan bahwa program tersebut sudah dikomunikasikan dengan DPP dan saat ini sudah berlaku resmi.

"Saya sebagai ketuanya kan sudah tanda tangan. Kami juga komunikasikan dengan Presiden PKS, DPP PKS, memberikan masukan-masukan. Jadi minggu kemarin, sudah bisa ditandatangani, saya tanda tangan," kata Surahman kepada Kompas.com, Kamis (30/9/2021).

Program tersebut ditandatangani oleh Surahman pada 23 September 2021. Program yang berkaitan dengan poligami itu ada pada program UPA poin 8.

PKS meminta kadernya untuk memprioritaskan janda jika ingin melakukan poligami.

"Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) atau awanis," tulis poin 8 dalam surat yang ditandatangani Surahman.

Surahman menjelaskan, poligami dalam agama dan ajaran Islam diperbolehkan. Namun dengan catatan, seorang laki-laki itu harus dinyatakan mampu dan layak.

Oleh karena itu, menurut dia, PKS tetap membuat aturan atau etika dalam program UPA yang mengizinkan poligami itu.

Menurut dia, tujuan dari program itu untuk membantu para fakir miskin dan anak yatim.

"Etika itu perlu diatur. Nah, tidak lebih dari itu. Jadi kita bikin semacam etikanya begini-begini, di antaranya ya, bagi yang punya kemampuan, silakan bantu para fakir miskin, bantu anak yatim dan seterusnya," ujar dia.


Kemudian, Surahman juga mengeklaim, program tersebut tidak mendapat protes dari kader-kader perempuan PKS.

Ia bahkan mengeklaim bahwa program tersebut sudah dikaji oleh kader-kader atau pengurus PKS perempuan.

Selain itu, pihaknya juga mengaku telah membentuk Komisi Bina Keluarga Sakinah yang mayoritas berisikan pengurus PKS perempuan.

"Bahkan dibuat tim yang disebut Komisi Bina Keluarga Sakinah. Itu mayoritas dari anggota komisi itu, dari perempuan. Kader-kader itu tentu saja pengurus, tidak semua kader, tetapi tentu yang jadi pengurus itu ya yang sudah punya pengalaman. Mereka juga sudah berkali-kali ada konsinyir sekali atau dua kali," ujar Surahman.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/14243441/pks-buat-program-solidaritas-salah-satu-poin-atur-soal-poligami-utamakan

Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke