Salin Artikel

Profil Azmyn Yusri Nasution, Mantan Pangkostrad yang Minta Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution adalah sosok di balik tiga patung penumpas G30S/PKI yang berada di Museum Dharma Bhakti, Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Jakarta. 

Patung-patung itu menggambarkan menggambarkan sosok Presiden ke-2 Soeharto, Letjen TNI (Purn) Sarwo Edhie, dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Harris Nasution. Ketiganya merupakan tokoh Angkatan Bersenjata sebagai penumpas Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI) 1965. 

Kini ketiga patung tersebut telah dibongkar. Menurut Kepala Penerangan Kostrad, Kolonel Inf Haryantana, ketiga patung tersebut dibongkar atas permintaan Azmyn Yusri Nasution selaku penggagas.

Oleh karena itu, sudah tidak adanya patung diorama di Museum Dharma Bhakti bukan berarti mengindikasikan TNI AD telah disusupi PKI seperti yang dituduhkan oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

"Tidak benar Kostrad menghilangkan patung sejarah (penumpasan G30S/PKI). Pembongkaran patung-patung murni keinginan (mantan Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution sebagai pembuat ide," ujar Haryantana dalam keterangan tertulis, Senin (27/9/2021).

Haryantana mengatakan, pada 30 Agustus 2021, Azmyn Yusri Nasution sebagai eks Pangkostrad bersilaturahmi dengan Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman.

Silaturahmi tersebut bertujuan untuk meminta pembongkaran ketiga patung penumpas G30S/PKI tersebut.

Di mana pembuatan patung-patung tersebut merupakan ide Azmyn Yusri Nasution kala ia menjabat sebagai Pangskotrad periode 9 Agustus 2011 sampai 13 Maret 2012.

AY Nasution meminta ketiga patung tersebut dibongkar dengan alasan keyakinan agamanya. Sehingga Kostrad mempersilakan.


Siapa Azmyn Yusri Nasution?

Mengutip Tribunnews, AY Nasution lahir pada 26 Maret 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ia merupakan purnawirawan TNI.

Pada tahun 2012, AY Nasution meramaikan bursa bakal calon Gubernur Sumut melalui Partai Demokrat. Namun, ia tak lolos menjadi calon gubernur yang ditetapkan KPU Sumut saat itu.

Jabatan terakhir lulusan AKABARI angkatan tahun 1977 ini adalah sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad) di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia merupakan Pangkostrad ke-34.

AY Nasution menjabat sebagai Pangkostrad melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Nomor: Kep/584/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011. Saat itu, AY Nasution menjadi Pangkostrad menggantikan ipar SBY, Pramono Edhie Wibowo, yang diangkat menjadi KSAD.

AY Nasution tercatat pernah menempati sejumlah jabatan strategis di TNI. Di bawah ini Kompas.com rangkum sejumlah jabatan yang pernah diembang oleh AY Nasution.

- Panglima Kostrad (2011-2012)

- Asisten Teritorial Panglima TNI (2010-2011)

- Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (2010)

- Panglima Kodam XVII/Cenderawasih (2008-2011)

- Panglima Divisi Infanteri-2/Kostrad (2007-2008)

- Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat (2006-2007)

- Wakil Panglima Komando Ops Keamanan di Poso, Sulteng (2006)

- Kepala Staf Divisi Infanteri-1/Konstrad (2005-2006)

- Komandan Korem 011/Lhokseumawe (2002-2005)

- Asisten Operasi Kostrad (2000-2002)

- Asisten Operasi Kodam I/Bukit Barisan (1999-2000)

- Asisten Operasi Divisi Infanteri-2/Kostrad (1998-1999)

- Kasbrigif 9/Kostrad (1997-1998)

- Kasdim 1609/Singaraja (1991-1992)

- Wadan Yonif 741/Dam IX/Udayana (1990-1991)

- Kasdim 1607/Sumbawa (1988-1990)

- Pelatih/Guru Militer Pussenif (1983-1988)

- Kasi Intel Yonif 516 Dam VIII/Brawijaya (1982-1983)

- Danki-A Yonif 516/16 Dam VIII/Brawijaya (1980-1982)

- Danton KI-A Yonif 521/16 Dam VIII Brawijaya (1978-1980)

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/15342621/profil-azmyn-yusri-nasution-mantan-pangkostrad-yang-minta-patung-penumpas

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke