Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengaku, dirinya rela dikritik atas kebijakan terkait penutupan dan pembukaan sekolah pada masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, dirinya kerap dikritik saat membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ataupun saat mendorong kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Enggak apa-apa kalau saya sedikit dikritik-kritik atau apa-apa. Tutup sekolah kan saya disalahkan, sekarang buka sekolah saya disalahkan, enggak apa-apa, sudah biasa. Namanya pengorbananlah,” kata Nadiem di Talkshow – Bangkit Bareng yang disiarkan di YouTube, Selasa (28/9/2021).

Menurut Nadiem, saat ini ada 80 hingga 85 persen masyarakat yang mendukung kebijakan PTM di sekolah.

Hal tersebut yang kemudian menjadi pegangannya dalam mendorong kebijakan PTM terbatas.

“Mayoritas 80 sampai 85 persen dari masyarakat kita menginginkan kita kembali tatap muka. Itu jadi pegangan saya, saya di sisi orangtua dan murid-murid kita,” ucap dia.

Selain itu, Nadiem mengatakan, sebelum varian Delta virus corona menyebar di Indonesia, banyak sekolah yang juga sudah mulai menerapkan PTM terbatas.

Saat itu, menurutnya, pelaksanaan PTM terbatas di masa pandemi sudah dilakukan di 30 persen sekolah.

“Jadi ini orang-orang tuh suka lupa gitu loh, suka lupa bahwa ini sudah kita laksanakan sebelumnya,” ujar Nadiem.

Lebih lanjut, Nadiem mengungkapkan kekhawatiran terbesarnya apabila PJJ terus dilakukan, mulai dari learning loss hingga dampak psikis yang bisa menerima peserta didik.

“Tapi, yang lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen daripada PJJ. Ini yang saya wanti-wanti setiap kepala daerah, setiap pemerintah daerah,” ungkapnya.

Nadiem juga menyorot dampak PJJ terhadap anak-anak di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) serta sekolah dasar (SD). Menurut dia, anak pada kelompok sekolah itu berpotensi terdampak lebih permanen.

Maka dari itu, Nadiem menilai wacana pelaksanaan PTM harus dilakukan setelah semua warga sekolah divaksinasi Covid-19.

“Bagaimana yang mayoritas murid kita di bawah umur 12 tidak bisa divaksin dan merekalah yang paling punya risiko terbesar untuk pelaksanaan PJJ. Jadi ini harus dimengerti,” tegasnya.