Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Hal itu ia katakan saat memberikan keterangan mewakili DPR dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Senin (27/9/2021).

"DPR menerangkan bahwa hal tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yakni DPR dan presiden," kata Supriansa dalam sidang yang disiarkan secara daring.

Menurut Supriansa seharusnya para pemohon uji materi UU Pemilu ini memberikan masukan ke DPR atau presiden jika ingin mengubah keserentakan pemilu.

Sebab, keduanya merupakan bagian dari pembentukan UU di Indonesia. Sehingga, sebaiknya saran tersebut diberikan ke DPR atau presiden.

"Sebagai masukan untuk dilakukan perubahan atas penggantian terhadap ketentuan pasal a quo, maupun terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang lebih baik kedepannya," ujar dia.

Oleh karena itu, Supriansa meminta Majelis Hakim MK menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

Kemudian, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan dan menyatakan pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 UU Pemilu tidak bertentangan dengan UU Dasar 1945.

Adapun gugatan tersebut diajukan empat orang yakni Akhid Kurniawan yang merupakan mantan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019.

Ada juga mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dimas Permana Hadi dan Heri Darmawan serta mantan Petugas Pemungutan Suara (PPS) Subur Makmur.

"Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan konstitusionalitas Pasal 167 Ayat 3 dan Pasal 347 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," demikian isi berkas permohonan dikutip dari laman resmi www.mkri.id, Selasa (27/4/2021).

Pemohon mempermasalahkan Pasal 167 Ayat 3 dan Pasal 347 Ayat 1 sepanjang frasa "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak,".