Salin Artikel

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mursyid Bustami menegaskan, pendarahan otak seperti yang dialami Tukul tidak ada kaitannya dengan vaksinasi Covid-19.

"Ini perlu kita klarifikasi secara ilmiah pun kami sudah melihat tidak ada hubungan stroke pendarahan atau pendarahan otak dengan vaksin Covid-19 ini," kata Mursyid dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Kemenkes RI, Jumat (24/9/2021).

Mursyid mengatakan, hal tersebut harus diklarifikasi agar tidak ada keraguan dari masyarakat terhadap vaksinasi.

Ia juga menjelaskan, stroke terbagi dua yaitu stroke pendarahan pembuluh darah di otak dan stroke penyumbatan pembuluh darah.

Hingga saat ini, kata Mursyid, RS PON belum pernah menerima pasien pasca vaksinasi Covid-19 mengalami stroke.

"Itu dari beberapa laporan yang kami dapatkan dan spesialis syaraf juga mengatakan bahwa tidak ada pasien yang stroke setelah vaksinasi baik penyumbatan maupun pendarahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Mursyid mengatakan, efek samping dari vaksinasi Covid-19 bersifat ringan seperti demam, nyeri dibekas suntikan yang akan hilang dalam satu sampai dua hari.

Sebelumnya diberitakan, komedian Tukul Riyanto atau biasa dikenal Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (22/9/2021) kemarin.

Kabar beredar, host talkshow Bukan Empat Mata itu mengalami pendarahan di otak.

Tukul pun saat ini tengah mendapat perawatan intensif si Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/14085721/rs-pon-tegaskan-pendarahan-otak-tukul-arwana-tak-berkaitan-dengan-vaksin

Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke