KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

Menurut Irsal, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pengulangan kasus perundungan dan pelecehan seksual seperti yang diduga dialami pegawai berinisial MS.

“Kami berupaya meningkatkan sistem pengawasan dan perlindungan dengan lebih baik,” kata Irsal kepada Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

Irsal juga mengatakan, dugaan pelecehan yang dialami MS terjadi pada tahun 2015 yang bertempat di gedung lama.

Sedangkan, saat ini kantor KPI Pusat memiliki gedung baru dengan kondisi ruang kerja yang lebih baik.

Selain itu, KPI juga akan memberikan akses pendampingan kesehatan mental terhadap seluruh pegawainya.

“Kita juga akan memberikan akses pendampingan psikologi bagi seluruh pegawai,” ucap dia.

Diketahui saat ini dugaan perkara perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi pada MS juga sedang ditangani oleh pihak kepolisian melalui Polres Metro Jakarta Pusat.

Selain Polres Metro Jakarta Pusat, lembaga lain seperti Komnas HAM dan LPSK juga tengah mendalami kasus MS tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya punya semangat yang sama dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan dugaan perundungan dan pelecehan seksual di KPI.

“Yang pertama ditekankan di sini, Polri dan Komnas HAM punya semangat yang sama untuk membuktikan kalau memang peristiwa ini terjadi,” tutur Hengki dikutip dari tayangan YouTube, Humas Komnas HAM, Rabu (22/9/2021).

Hengki juga menyampaikan tantangan dalam penuntasan kasus ini, yakni terkait waktu kejadian yang sudah lama dan lokasi kejadian yang sudah berubah.

Perkara ini bermula dari keterangan tertulis MS yang mengaku mendapatkan tindakan tidak mengenakkan dari rekan kerjanya sejak tahun 2012.

Kemudian MS menceritakan bahwa dirinya sempat mengalami pelecehan seksual dari 5 orang rekan kerjanya di tahun 2015.

Keterangan tertulis MS viral di media sosial dan menyita perhatian publik.

KPI juga mengklaim pihaknya langsung melakukan investigasi internal dan menonaktifkan sementara para terduga pelaku untuk melancarkan proses hukum yang berlangsung.