Salin Artikel

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sekolah di Tanah Air menjadi klaster penularan Covid-19 setelah kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) dilaksanakan. Munculnya klaster penularan ini perlu mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak, terutama terkait dengan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, evaluasi  terhadap pelaksanaan PTM pun perlu dilakukan, agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dilakukan dengan aman.

Terlebih, pada saat ini situasi pandemi masih terjadi di Indonesia, meski penambahan kasus harian mengalami penurunan.

Selain evaluasi, pihak sekolah juga harus segera menutup sementara kegiatan belajar mengajar yang telah dimulai. Tujuannya, agar dapat dilaksanakan disinfeksi terhadap gedung sekolah, pelacakan serta penelusuran terhadap kontak erat pasien Covid-19.

"(Evaluasi) khususnya (terhadap) penerapan protokol kesehatan, seperti skrining kesehatan, pengaturan kapasitas dan jaga jarak," ucap Wiku dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9/2021).

Hingga kemarin, Satgas mencatat adanya 4.201.559 kasus Covid-19, setelah diketahui bertambah 2.881 kasus dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 4.012.448 dan 141.114 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Adapun berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) per 23 September, sekitar 2,77 persen dari total sekolah yang melaksanakan PTM menjadi klaster penularan Covid-19. Meski dari sisi persentase terbilang kecil, namun hal tersebut juga perlu mendapatkan perhatian.

"Kembali saya sampaikan bahwa sekecil apa pun angka kasus yang ada, jika tidak ditindaklanjuti dengan 3T yang tepat maka akan memperluas penularan," kata dia

Evaluasi

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap, munculnya klaster di sekolah dapat menjadi bahan evaluasi guna melakukan langkah perbaikan ke depan.

Ia menegaskan, PTM tetap penting untuk dilaksanakan guna mengurangi potensi learning loss yang terjadi selama masa pandemi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap PTM tujuannya bukan untuk menghentikan kegiatan tersebut.

"Kita minta peristiwa (klaster PTM) di tiga kabupaten ini, kita berharap pemda melakukan mitigasi dibantu oleh Kemendikbud dan dinas pendidikan untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan," kata Syaiful dalam rapat Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis.

"Tapi semangatnya bukan untuk menunda lagi PTM, semangatnnya adalah melakukan perbaikan dari yang sudah terjadi kluster," ujarnya.

Menurut Syaiful, PTM harus tetap berjalan meski muncul klaster baru Covid-19. Sebab, persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan 50 juta anak didik yang sebagian telah melaksanakan PTM.

Selain itu, penularan Covid-19 terhadap anak-anak lebih banyak terjadi di luar kegiatan PTM.

"Ketika ada klaster sekolah yang jumlahnya sekitar 1.200 kurang lebih, itu angka persentase yang kecil dibanding dengan ketika ada tingkat penularan hampir 350.000 anak-anak itu di luar PTM, di luar pelaksanaan," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/07034311/42-juta-kasus-covid-19-dan-kemunculan-klaster-covid-19-di-sekolah-yang-perlu

Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke