Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut meminta masyarkat Indonesia memahami hal ini.

"Kami tidak akan melakukan perubahan-perubahan (kebijakan) yang drastis. Saya mohon pengertian teman-teman dan masyarakat Indonesia untuk hal ini," ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (20/9/2021).

"Kenapa tidak? Karena kita tidak ingin membuat kesalahan dan (masih) banyaknya yang tidak kita ketahui mengenai varian delta (virus corona) ini," kata dia.

Luhut menyampaikan, dalam arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas hari ini, diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada, perubahan level PPKM dilakukan selama dua pekan untuk Jawa dan Bali.

Namun, evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat.

Kemudian, seiring dengan kondisi situasi Covid-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan PeduliLundingi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang masih akan dilakukan pada periode pekan ini.

Penyesuaian itu antara lain pertama, akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan/mal bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun.

Hal ini dilakukan dengan pengawasan dan pendampingan orangtua serta akan diterapkan di Jakarta, Bandung, Semarang, DIY dan Surabaya.

Kedua, pembukaan bioskop dengan kapasitas minimal 50 persen di kota-kota berstatus level 3 dan level 2.

"Namun, dengan kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat," ucap Luhut.

"Kategori kuning dan hijau dapat memasuki area bioskop. Yang tadinya hanya hijau saja, sekarang kita bisa masuk dengan (status) kuning (pada aplikasi PeduliLindungi)," kata dia.

Ketiga, membuka pelaksanaan Liga 2 yang akan digelar di kota dan kabupaten level 2 dan level 3 dengan maksimal pelaksanaan 8 pertandingan per minggu.

Keempat, restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen.

Kelima, perkantoran non-esensial di kabupaten dan kota level 3 dapat melakukan 25 persen kerja dari kantor atau WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi dan harus sudah memakai QR aplikasi PeduliLindungi.

"Pemerintah hari ini terus memohon kepada masyarakat agar tidak ber-euforia yang pada akhirnya dapat mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada," ucap Luhut.

"Apa yang kita capai hari ini bersama-sama tentu bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apa pun ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa pekan ke depan," kata dia.