Kecewa terhadap KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

Salah satu yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sipil itu adalah mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang.

Saut mengatakan, KPK adalah harapan masyarakat agar Indonesia lebih benar, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

“Yang kita lakukan saat ini sejalan dengan revolusi mental Presiden Jokowi, poin paling atas dari revolusi mental adalah integritas, kita harus ingatkan itu lagi,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Adapun melalui kantor darurat tersebut, masyarakat menitipkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Isi suratnya mengenai pembatalan tes wawasan kebangsaan yang berujung pemberhentian 57 pegawai KPK dan menepati jainjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Menurut Saut, 57 pegawai KPK yang berhentikan, bukanlah pengemis. Ia mengatakan, kegiatan itu adalah bentuk perjuangan keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, kuasa hukum 57 Pegawai KPK, Saor Siagian mengatakan, para pegawai yang tersingkir dari KPK adalah mereka yang tidak bisa diajak kompromi.

Ketua KPK Firli Bahuri, kata dia, adalah orang yang bermasalah. Tak hanya Firli, menurut dia, Dewan Pengawas KPK juga telah menetapkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sebagai pelanggar etik.

“Para pelanggar etik inilah yang merancang TWK dan pemecatan para pegawai yang enggan diajak kompromi,” kata Saor.

Masyarakat pendiri kantor darurat pemberantasan korupsi ini akan berkantor setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00-17.00 WIB.

Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pemberantasan korupsi dipersilakan mengunjungi kantor darurat tersebut.

Dalam aksi ini, semua peserta memakai pita merah di lengan kiri. Pita merah ini melambangkan keberanian untuk melawan pelemahan pemberantasan korupsi oleh para oligarki.

Aksi ini juga didukung oleh BEM Seluruh Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia, ICW, Amnesty Internasional, YLBHI, LBH Jakarta, SERBUK, KASBI, KPBI, dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.