Salin Artikel

Menko PMK Ungkap Pemerintah Beri Bantuan Saat Pandemi Jadi Kunci Tak Ada Kerusuhan Sosial

Saat ini, kata dia, seluruh dunia termasuk Indonesia sudah harus berbicara mengenai pemulihan ekonomi, di samping tetap harus mengurus masalah kesehatan dan jaring pengaman sosial tersebut.

"Syukurnya kita telah melaksanakannya dengan baik. Buktinya sampai sekarang kita termasuk negara yang tidak pernah dilanda kerusuhan sosial, amuk sosial karena reaksi masyarakat yang kelaparan atau tidak dapat pelayanan kebutuhan dasarnya," ujar Muhadjir di acara webinar 83 tahun Sinar Mas bertajuk Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit, Selasa (14/9/2021).

Menurut Muhadjir, apabila pemerintah gagal mengamankan jaring pengaman sosial, maka akan terjadi kerusuhan massal di beberapa area.

Apabila kerusuhan tersebut terjadi, kata dia, maka ongkosnya akan jauh lebih besar dan mahal. Termasuk risiko-risiko di sektor lainnya.

"Kalau gagal mengamankan jaring pengaman sosial, kemudian terjadi social unrest, kerusuhan massal di beberapa area, maka kita tidak bisa fokus menangani Covid-19 saja tapi juga harus memadamkan gejolak masyarakat di mana-mana," kata dia.

Dengan demikian, ujar Muhadjir, saat ini diperlukan waktu-waktu tertentu untuk mengetuk hati masyarakat agar mereka bersyukur.

Pasalnya, jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sejauh ini masih terkendali dengan baik.

Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang diberikan adalah bantuan sosial (bansos) dalam program keluarga harapan (PKH) berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai dana desa (BLT), dan beberapa bantuan lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/14/12265981/menko-pmk-ungkap-pemerintah-beri-bantuan-saat-pandemi-jadi-kunci-tak-ada

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke