Kemenkumham Diminta Evaluasi Kondisi Lapas dan Rutan secara Berkala

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan evaluasi menyeluruh secara berkala terhadap kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

Kelebihan penghuni yang tak sesuai kapasitas itu menjadi salah satu persoalan di Lapas Kelas I Tangerang. Akibatnya, lebih dari 41 warga binaan meninggal dunia ketika terjadi kebakaran di lapas, pada Rabu (8/9/2021) sekitar pukul 01.45 WIB.

Menurut Nelson, kondisi lapas yang kelebihan penghuni menunjukkan buruknya tata kelola dan keamanan yang berorientasi pada perlindungan hak warga binaan. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan agar peristiwa kebakaran lapas tidak terulang.

"LBH Jakarta mendesak Kementerian Hukum dan HAM melakukan evaluasi secara keseluruhan kondisi lapas dan rutan secara berkala dan menjamin bahwa tragedi seperti ini tidak terulang kembali," kata Nelson, melalui keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

Nelson menyatakan, salah satu penyebab kelebihan kapasitas lapas yakni sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan pidana pemenjaraan, ketimbang pemidanaan nonpenjara, sebagaimana dijelaskan dalam UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures atau Tokyo Rules.

Dalam Tokyo Rules disebutkan, tujuan dari pemidanaan nonpenjara yaitu menerapkan alternatif hukuman yang efektif bagi pelaku tindak pidana serta memberikan keseimbangan yang tepat antara hak individu pelaku tindak pidana, hak korban, dan kepentingan masyarakat.

"Karena itu, LBH Jakarta menilai pendekatan restorative justice harus dikedepankan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia," ujarnya.

Terkait kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, LBH Jakarta mendesak proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian atau kesengajaan.

LBH Jakarta juga meminta Komnas HAM mengawasi dan memantau perkembangan peristiwa kebakaran tersebut.

"Meminta Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan akuntabel tentang penyebab kebakaran dan apabila ditemukan kelalaian atau kesengajaaan menghukum pihak-pihak yang harus bertanggung jawab," tutur Nelson.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per September 2021, Lapas Kelas I Tangerang dihuni 2.072 tahanan dan narapidana, padahal kapasitas lapas itu untuk 600 orang. Artinya, ada kelebihan jumlah penghuni hingga 245 persen.

Sementara, dari total 525 lapas dan rutan yang melaporkan data secara harian ke Kemenkumham, tercatat 404 lapas dan rutan, setara 77 persen, yang menampung penghuni melampaui kapasitasnya.