Salin Artikel

ICJR Desak Pemerintah Beri Perhatian Lebih terhadap Persoalan "Overcrowding" Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati berharap persoalan overcrowding atau kelebihan penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) mendapatkan perhatian lebih. 

Ia mengungkapkan hal itu menyusul kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9/2021) dini hari, yang mengakibatkan 41 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat dan 7 orang luka ringan.

“Polisi, jaksa dan hakim harus didorong untuk memiliki perhatian pada kondisi lapas, bisa dimulai dengan mendorong penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan,” kata Maidina dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan data ICJR, terdapat 2.087 warga binaan yang berada di dalam Lapas Kelas I Tangerang per Agustus 2021.

“Padahal kapasitas lapas tersebut hanya untuk 600 WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), dengan kondisi ini beban Lapas Kelas I Tangerang mencapai 245 persen,” ungkap dia.

Kondisi lapas yang overcrowding, menurut dia, turut membuat sistem pengawasan serta mitigasi bencana yang telah dirancang tidak dapat berjalan dengan baik.

Secara umum, kondisi overcrowding tak hanya terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, tetapi di banyak lapas di Tanah Air. Mayoritas penghuni lapas adalah para terpidana kasus penyalahgunaan narkotika.

Data ICJR menunjukkan, terdapat 28.241 terpidana kasus narkotika yang kini mendekam di balik hotel prodeo. Angka tersebut bisa saja bertambah besar karena kebanyakan para pengguna narkotika dijerat dengan pasal kepemilikan atau penguasaan narkotika serta digolongkan sebagai bandar.

“Polisi, jaksa dan hakim lebih memilih mengirimkan para pengguna ini ke dalam penjara dari pada penanganan atau alternative pemidanaan lain yang lebih manusiawi seperti rehabilitasi atau pidana bersyarat dengan masa percobaan,” tutur dia.

Untuk itu, ia pun berharap agar para stakeholders terkait dapat menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. 

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada korban dan keluarganya.

“Pemerintah perlu secara tegas bertanggung jawab akan hal ini dengan perencanaan yang terukur terhadap penyelesaian masalah overcrowding lapas dan tentu program pemulihan bagi korban,” imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/13390481/icjr-desak-pemerintah-beri-perhatian-lebih-terhadap-persoalan-overcrowding

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

Nasional
Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Nasional
Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Nasional
Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Nasional
Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Nasional
Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah 'Packing'

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah "Packing"

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.