Saat Menlu Ungkap Isi Pembicaraan dengan Taliban, Harapan Perdamaian di Afghanistan

Sebagai salah satu langkah mewujudkan perdamaian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu perwakilan Taliban di Doha, Qatar, pada Kamis (26/8/2021).

Isi pembicaraan antara Retno dan Taliban dipaparkan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (2/9/2021).

Retno mengatakan, sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan itu. Salah satunya, mengenai pesan dan harapan Indonesia terhadap Taliban soal perdamaian di Afghanistan.

"Satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil dan makmur," kata Retno.

Retno mengatakan, Indonesia berharap agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif.

Selain itu, Indonesia berharap Afghanistan tidak digunakan sebagai breeding and training ground atau tempat latihan dan  berkembangnya aktivitas kelompok teroris.

"Ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan," ujar Retno.

Menurut Retno, Taliban menerima sejumlah masukan yang diberikan Indonesia. Taliban berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, sebagaimana harapan Indonesia.

"Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif. Upaya ini dinilai akan mengurangi risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," kata Retno.

Taliban mengaku telah menunjuk beberapa pejabat sementara sembari berusaha membentuk pemerintahan yang inklusif. Keputusan itu diambil Taliban karena melihat adanya kebutuhan mendesak akibat kekosongan pemerintahan.

"Jabatan itu di antaranya posisi untuk menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, pendidikan tinggi, pendidikan intelijen, gubernur bank sentral, gubernur Kabul, dan wali kota Kabul," kata Retno.

Membangun perdamaian

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta telah menekankan Taliban agar bertanggung jawab dalam membangun perdamaian di Afghanistan.

"Sebagai penguasa Afghanistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afghanistan kembali secara damai," kata Sukamta, melalui keterangan pers, Kamis (19/8/2021).

Sukamta mengatakan, dalam mewujudkan perdamaian diperlukan keterlibatan internasional, termasuk Indonesia.

Ia pun mengingatkan peran strategis Indonesia di masa lalu yang dapat menjadi modal dalam mengupayakan rekonsiliasi damai secara aktif. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afghanistan, termasuk Taliban.

"Proses pembangunan kembali Afghanistan harus melibatkan semua pihak yang ingin membangun Afghanistan, berlangsung secara damai dan moderat," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR itu.

Secara terpisah, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla meyakini pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan hubungan diplomatik dengan Afghanistan kendati roda pemerintahan dikuasai Taliban.

"Jadi hubungan diplomatik saya kira tidak putus dengan pemerintah siapa pun, hubungan kita antar negara bukan antar pemerintah," ujar Kalla dalam konferensi pers virtual, Senin (16/8/2021).

Meyakini hal itu, Kalla mengingatkan hubungan diplomatik tetap berjalan ketika Taliban berkuasa pada 1996-2001.

Pemerintah Indonesia, disebutnya tetap mempertahankan kantor kedutaannya di Kabul, Ibu Kota Afghanistan.

Usai Taliban lengser, hubungan diplomatik itu terus berjalan hingga era Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

Menurut Kalla, hal itu menandakan bahwa hubungan diplomatik yang dibangun Indonesia bukan antarpemerintah, melainkan antarnegara.

"Indonesia berhubungan diplomatik dengan Afghanistan sebagai negara, bukan pemerintahan siapa-siapa," ucap Kalla.

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus mendorong terwujudnya perdamaian di negara yang berjuluk "Kuburan Para Penguasa" itu. Upaya perdamaian yang didorong Indonesia melalui proses rekonsiliasi.

Hal itu disampaikan oleh Delegasi RI dalam pertemuan Open-Ended Extraordinary Meeting of the OIC Executive Committee at the Level of Permanent Representatives on the Situation in Afghanistan di Markas OKI, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (22/8/2021).

"Delegasi RI menyampaikan penekanan kepada tiga hal kunci. Pertama, masa depan Afghanistan harus diupayakan melalui penyelesaian damai melalui proses rekonsiliasi nasional yang dipimpin dan dimiliki oleh bangsa Afghanistan (Afghan-led dan Afghan-owned)," dikutip dari siaran pers di laman Kemenlu, Selasa (24/8/2021).

Kedua, rekonsiliasi nasional Afghanistan hanya dapat diraih melalui persatuan dan solidaritas seluruh pihak di negara itu.

Terakhir, Delegasi RI menyampaikan bahwa tidak akan ada perdamaian atau stabilitas di Afghanistan tanpa partisipasi penuh, setara dan berarti dari kaum perempuan.