Salin Artikel

Kebijakan Penanganan Pandemi Berubah-ubah, Menko PMK: Menyesuaikan Perilaku Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 disesuaikan dengan situasi.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memaklumi jika kebijakan yang diterapkan berubah dari waktu ke waktu.

"Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, kenapa harus selalu elastis dan disesuaikan keadaan, di dalam kacamata orang dianggap selalu berubah-ubah. Sebenarnya ini tidak lepas dari keadaan perilaku dari Covid-19,” kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Muhadjir mengakui bahwa banyak asumsi kesehatan yang sudah dibangun dalam penanganan Covid-19 terpaksa berubah lantaran perubahan perilaku virus corona.

Misalnya, ibu hamil semula diasumsikan tidak mudah terkena Covid-19. Namun, faktanya, banyak ibu hamil yang terinfeksi, bahkan tidak jarang anak yang dilahirkan pun terpapar virus.

Begitu pula remaja yang semula dinilai memiliki imunitas sangat baik, semakin hari kian banyak yang terpapar Covid-19.

Perubahan yang dimaksud juga terkait dengan konsep herd immunity atau kekebalan kelompok. Asumsinya, apabila vaksinasi sudah mencapai 70 persen, maka seluruh masyarakat dapat terlindungi dari bahaya virus corona.

“Asumsi kita kalau semua sudah divaksin lebih dari 70 persen, maka mereka yang belum divaksin akan terpagari oleh mereka yang sudah terjangkit maupun yang divaksin. Kenyataannya jangankan yang belum divaksin, yang sudah vaksin pun bisa terserang Covid-19,” ucap Mujadjir.

Menurut Muhadjir, hal itu menunjukkan bahwa teori herd immunity yang terbukti ampuh dalam penanganan wabah-wabah sebelumnya kini terpatahkan oleh Covid-19.

Oleh karenanya, dengan situasi tersebut, semua pihak diminta betul-betul waspada dan berhati-hati terhadap potensi penularan virus corona.

“Kita harus menyadari Covid-19 ini telah menyadarkan banyak hal kepada kita, termasuk infrastruktur kesehatan kita yang masih kurang baik," kata Muhadjir.

"Justru dengan Covid-19 ini kita bisa bergegas untuk membangun infrastruktur kesehatan kita agar betul-betul bisa lebih andal di masa depan,” tuturnya.

Diketahui, pandemi virus corona di Indonesia sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Rabu (1/9/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, terdapat 10.337 kasus baru dalam 24 jam.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.100.138, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Selama 1,5 tahun pandemi berlangsung, berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah. Misalnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 1-4.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/08501971/kebijakan-penanganan-pandemi-berubah-ubah-menko-pmk-menyesuaikan-perilaku

Terkini Lainnya

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke