Pimpinan Fraksi PKS: Bocornya Data E-HAC Berpotensi Turunkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menilai adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-HAC Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (1/9/2021).

Atas kasus tersebut, Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi besutan pemerintah yang lain, seperti PeduliLindungi.

Ia mengingatkan, aplikasi tersebut hingga kini masih menjadi syarat melakukan perjalanan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Bagaimana keamanan data di aplikasi PeduliLindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," jelasnya.

Netty mengaku khawatir, keenganan masyarakat itu akan berdampak pada penanganan pandemi Covid-19. Upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan laju penularan virus corona pun akan kian sulit dilakukan.

"Rakyat enggan berpartisipasi mengisi data. Upaya pemantauan mobilitas akan sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," tutur dia.

Lebih dari itu, Netty juga memprediksi bahwa kebocoran data yang disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19.

Ia mengaitkan kejadian beberapa waktu lalu ketika pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid.

"Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?," tanya Netty.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.

Pasalnya, ia melihat kebocoran data tak hanya terjadi kali ini, tetapi sudah berulang kali. Bahkan, kata dia, sejak 2020 ada kasus kebocoran data mulai dari data BPJS, data NIK, hingga data nomor handphone.

"Mengapa ini bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang 'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan keamanan data," kata Netty.

Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah meminta maaf kepada publik atas kasus dugaan kebocoran data yang kembali berulang.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.

"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaflah kepada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," imbuh Netty.

Dalam hal penuntasan kasus, pemerintah juga diminta melibatkan aparat keamanan agar peretas data itu bisa tertangkap dan dihukum.

Diberitakan, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Ma'ruf membenarkan adanya dugaan kebocoran data pengguna aplikasi e-HAC Kemenkes.

Anas mengatakan, data pengguna yang bocor terjadi di aplikasi e-HAC yang lama, bukan pada e-HAC yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Yang pertama, kebocoran data terjadi di aplikasi e-HAC yang lama yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021, tepatnya 2 Juli 2021," kata Anas dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Kemenkes RI, Selasa (31/8/2021).

Dugaan kebocoran data tersebut pertama kali terungkap oleh blog resmi VPNMentor. Dalam unggahannya, blog tersebut menyebut bahwa data sebanyak 1,3 juta pengguna e-HAC diperkirakan telah bocor.