Salin Artikel

Kemenkes Minta Pemda Berkomunikasi Terkait Perbaruan Data Kasus Covid-19

Hal itu diungkapkan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi.

"Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan baik dengan Kemenkes dalam hal updating data ini agar situasi pandemi di wilayahnya masing-masing dapat dinilai sebagaimana mestinya," kata Nadia dalam konferensi persnya, Rabu (25/8/2021).

Ia melanjutkan, pada pekan ini Kemenkes juga akan merilis sekitar 10.000 kasus dari kota Depok yang belum tercatat di sistem new all record (NAR).

Sebab, kata Nadia, selama ini sistem pelaporan kota Depok belum terhubung dengan NAR di pemerintah pusat.

"Jajaran kota Depok dan pusat data informasi kesehatan Kemenkes telah bekerja keras sehingga kita dapat memperoleh gambaran epidemiologi Covid-19 yang lebih nyata," ujarnya.

Ia mengatakan, data yang ada saat ini akan terus bergerak jumlahnya mengingat masih ada data lama tapi belum bisa disampaikan.

Kasus-kasus yang baru dirilis akan disampaikan berdasarkan tanggal kejadian, sehingga tidak akan mempengaruhi level situasi pandemi.

"Dan tentunya Kemenkes terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan update dan sinkronisasi data kasus aktif yang belum terupdate," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga menyebutkan, kasus konfirmasi positif Covid-19 dan kematian pasien virus corona akan kembali meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Hal ini dikarenakan sejumlah daerah bakal mengeluarkan penumpukan data kasus konfirmasi dan kematian.

"Dalam beberapa hari ke depan akan kembali terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi dan juga kasus kematian akibat tabungan kasus konfirmasi dan kematian yang dikeluarkan oleh beberapa kabupaten dan kota," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021).

Luhut mengatakan, penumpukan data kasus konfirmasi dan kematian jumlahnya mencapai ratusan atau bahkan ribuan. Angka itu akan dikeluarkan secara bertahap dalam 10 hari ke depan.

Menurut Luhut, terjadinya penumpukan data ini menggambarkan sulitnya mengatur pendataan kasus konfirmasi dan kematian terkait Covid-19.

"Sebagai gambaran pada teman-teman media betapa susahnya kita mengatur ini dan ini kaitannya bagaimana tadi juga di teman-teman di pemerintahan daerah," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/12252751/kemenkes-minta-pemda-berkomunikasi-terkait-perbaruan-data-kasus-covid-19

Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke