Salin Artikel

Posisi Jokowi soal Amendemen UUD 1945 Dipertanyakan

Menurut dia, Jokowi terlihat tidak ingin terlibat dalam amendemen UUD 1945, terutama pada awal munculnya rencana itu.

"Tentu ini menjadi pertanyaan ya, apa yang menyebabkan Presiden tiba-tiba sekarang menyetujui ide itu," ujar Ray dalam diskusi publik 'Siapa Butuh Amendemen', Minggu (22/8/2021).

"Padahal, di tahun-tahun sebelumnya yaitu 2019 dan 2020, Presiden dengan tegas menyatakan posisinya tidak ikut serta di dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945," kata dia.

Menurut Ray, ide terkait adanya amendemen UUD 1945 tersebut bukanlah hal yang baru.

Ia menyebutkan, sejak September 2019 hingga awal Januari 2020 isu amendemen tersebut telah muncul. Kemudian, ide itu kembali ramai pada Agustus 2021.

"Dan selalu memang isu ini dimunculkan oleh Ketua MPR Pak Bambang Soesatyo khususnya untuk menambahkan poin tentang perlunya semacam haluan negara," ucap Ray.

"Dulu diistilahkan dengan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), tetapi setelah reaksi di tahun 2019 yang lalu begitu kuat, tampaknya istilah GBHN itu ditanggalkan, sekarang dipakai dengan istilah PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara)," ujar dia.

Menurut Ray, pergantian istilah GBHN dan PPHN hanya untuk menghindari kritik publik yang cepat tumbuh berkembang.

"Tapi substansi bahkan mungkin redaksional kalimat yang akan dipilih terkait dengan bunyi amendemen ini juga boleh jadi tidak berubah sebenarnya," ucap dia.

Ray pun tidak memahami apa yang terjadi di lingkaran presiden Joko Widodo yang dengan tegas dua kali diucapkan tidak berkenan melaksanakan adanya amendemen.

"Saya tidak tahu apa yang tengah terjadi di lingkaran Istana tiba-tiba sekarang di Agustus 2021, Presiden menyatakan siap bekerja sama dengan MPR untuk melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945," kata dia.

"Meskipun tentu diembel-embeli oleh misalnya tidak boleh melebar dari satu tujuan saja, yaitu tujuannya membuat pokok-pokok haluan negara atau pokok pikiran haluan negara itu, enggak boleh melebar ke isu-isu yang lain," ucap Ray.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/22/22025581/posisi-jokowi-soal-amendemen-uud-1945-dipertanyakan

Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke